Nusanews.com - Sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan tegas menolak dan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, dan Presiden Joko Widodo pun pantang mundur membela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga akhirnya Rizal Ramli digusur dari Kabinet Kerja.
Kronologi di balik pencopotan “Sang Rajawali Ngepret” itu disampaikan Sekretaris Jenderal ProDEM, Satyo P (03/08).
Menurut Satyo, dari kondisi seperti saat ini, jelas Rizal Ramli menjadi orang yang ter”dzholimi” karena Presiden Jokowi membela Ahok, padahal Ahok dia bukan anggota menteri utama. “Rizal Ramli menjadi simbol perlawanan rakyat yang tertindas dalam melawan komprador pengeruk kekayaan Ibu Pertiwi,” ungkap Satyo.
Dengan latar belakang itulah ProDem meminta Rizal Ramli untuk mendeklarasikan pencalonan diri sebagai calon Gubernur DKI. “ProDEM memaklumkan meminta Rizal Ramli segera mendeklarasikan pencalonan sebagai Gubernur DKI guna melanjutkan perlawanan terhadap Gubernur ‘Developer’ maupun Presiden ‘Developer’,” tegas Satyo.
Satyo menegaskan, para pihak yang tidak menginginkan Rizal Ramli untuk terus berada di Kabinet adalah kaum pendusta.
“Para hamba neoliberal yang bersekutu dengan para mafia tambang, mafia minyak, serta mafia pengembang dan Land Lord yang menguasai jutaan hektare tanah dan kini mungkin bisnis lahan hitamnya mulai terganggu,” ungkap Satyo.
Kata Satya, orang-orang yang menginginkan Rizal dicopot dari kabinet adalah para komprador dan “kutu Republik” yang berkeinginan terus menerus kuasai kekayaan Bumi Pertiwi. “Mereka melakukan tipu daya di balik penyelamatan Jakarta dengan gagasan Giant Sea Wall dan Reklamasi padahal niat busuknya adalah kuasai lahan untuk enklave etnis tertentu,” pungkas Satyo. (it)
