Nusanews.com - Langkah TNI, Polri melaporkan koordinator Kontras Haris Azhar atas tuduhan pencemaran nama baik dianggap blunder. TNI, Polri harus mencabut laporan tersebut.
"Saya meminta komitmen Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso untuk memerintahkan anak buahnya mencabut pelaporan tersebut. Jangan karena atas nama hukum, lembaga-lembaga tersebut melakukan langkah blunder dan mencerminkan sikap anti-kritik," kata Politikus Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, Minggu (7/08/2016).
Khatibul menilai pelaporan terhadap Haris Azhar berlebihan. Tindakan ini mencerminkan lembaga negara yang anti-kritik dan jauh dari semangat demokrasi yang mensyaratkan adanya checks and balances.
Informasi yang disampaikan Haris Azhar terkait testimomi Freddy Budiman semestinya menjadi modal dasar bagi lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi dan investigasi di internal lembaganya. "Bukan justru melakukan kriminalisasi terhadap pembawa pesan," ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini mengungkapkan, justru ada keraguan atas komitmen negara dalam perang melawan kejahatan narkotika bila aparat sangat reaktif merespons informasi.
"Langkah tersebut kontraproduktif. Subtansi persoalan menjadi dikaburkan. Ini mencirikan lembaga negara seperti era Orde Baru yang antikritik dan antidialog," kata dia. (rn)
