
Nusanews.com - Center For Budget Analysis (CBA) mengungkapkan adanya potensi kerugian negara dalam perayaan HUT RI ke 71 tahun yang digelar Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2016 memakan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.872.842.000 atau turun sebesar Rp.3.638.623.600 pada peringatan HUT RI ke 70 tahun yang sebesar Rp.11.511.465.600.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, walaupun alokasi anggaran peringati kemerdekaan turun, tapi ditemukan potensi kerugian negara. Dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.8 milyar, ditemukan potensi kerugian negaranya sebesar Rp.2.849.706.860. Dimana modus potensi kerugian negara ini berasal dari pihak panitia lelang memilih perusahaan perusahaan yang harga tinggi dan mahal.
"Perusahaan yang menang, dari tahun 2015 - 2016 adalah perusahaan itu-itu saja yakni PT.Buana Kencana Sejahtera. Dan pada tahun 2016 saja, dari 7 item yang dilelang, PT. Buana Kencana Sejahtera ini mendapat dua item pengadaan," kata Uchok di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Dengan adanya kerugian negara tersebut, ujar Uchok, maka pihaknya sangat prihatin dengan peringatan hari kemerdekaan zaman Jokowi ini. Karena hanya untuk ulang tahun kemerdekaan saja, harus ada potensi kerugian negara. Oleh karena itu Uchok mempertanyakan pihak pihak Setneg (Sekretariat Negara) dan staf kepresidenan.
"Karena untuk urusin administrasi tidak bisa, dan urusin lelang juga tidak bisa. Apalagi mengangkat menteri tambah tidak bisa atau ngawur banget. Masa warga negara asing diangkat jadi menteri. Ulah seperti ini hanya bikin malu, dan lelucon bagi negara negara lain," ujar Uchok.
Jadi, ujar Uchok, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja Sekretarus Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Karena dua palang pintu istana ini, disebut-sebut tidak punya kontribusi apa-apa dalam mengamankan kebijakan Presiden, sehingga terjadilah ArcandraGate yang sangat memalukan dan berakibat hilangnya kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.
"Kalau perlu harus segera memecat Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki," tegas Uchok.
Dan jangan lupa, sambung Uchok, pada hari kemerdekaan ini, Presiden masih mempunyai utang ke publik. Yaitu harus dicari siapa yang mengusung atau membawa Arcandra Tahar kepada Presiden. Orang tersebut jika menjabat menteri harus dipecat agar tidak membuat susah kembali Presiden Jokowi.
"Karena dia yang menyusupkan agar jadi menteri dan rahasia sumber migas kita bisa dibuka ke dunia global," papar Uchok. (ht)

