Nusanews.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengaku telah mantap untuk maju pada ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.
Rencananya, Saefullah akan maju sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dengan disandingkan bersama Sandiaga Uno sebagai Bakal Calon Gubernur (Cawagub).
"Kita harus optimis, masa main-main, harus optimis. Ini kan demokrasi, sah-sah saja sepanjang demokrasi dilaksanakan secara fair," kata Saefullah usai upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-71 di Lapangan IRTI Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016).
Dirinya pun mengaku, keputusannya untuk maju sudah bulat. Meskipun harus meninggalkan kursi nomor satu PNS tersebut.
"Saya kan sudah dari bawah mengabdi buat Jakarta. Seandainya nanti berhasil, ini kan soal alternatif pilihan buat warga, ada alternatifnya, masa gak ada alternatif. Kan kasih alternatif warganya, jadi kita bukan mengejar kekuasaan, sama sekali tidak. Kita ingin memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat lebih baik dan lebih luas lagi karna itu dorongan warga, begitu besar kepada saya, udah bapak maju aja. Jadi saya tidak memikirkan diri saya, saya memikirkan masyarakat Jakarta yang lebih banyak lagi," kata Saefullah yang mengawali karirnya dari guru honorer ini.
Menurut Saefullah, dirinya sudah mendapatkan dukungan dari berbagai elemen. Salah satunya dari anggota Nahdatul Ulama atau yang kerap disebut Nahdliyin. Dimana dirinya saat ini menjabat sebagai Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.
"Semua kota ada (Nahdliyin). Jakbar ada, Jaksel ada, semua wilayah ada. Mereka berkoordinasi, 'bapak silakan maju', akhirnya saya bilang Insya Allah kalau didukung oleh partai. Karena kan dari awal saya enggak berupaya untuk independen. Tidak ngumpulin KTP sama sekali. Jadi ya, mungkin ya memang regulasi kita di Indonesia, memang harus melalui partai ya kita tunduk kepada partai, tunduk kepada undang-undang," katanya.
Selain dari nahdliyin, lanjut Saefullah, ia mengaku sudah mendapatkan dukungan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski ia belum mendapatkan secara resmi surat dukungan tersebut.
Namun, Saefullah mengaku enggan menanyakan surat dukungan tersebut. Pasalnya ia menyerahkan mekanismenya kepada partai.
"Ya mereka (partai) juga hitung-hitungannya juga udah bulan hari. Mereka juga pasti berhitung terus, kapan mau deklarasi, kapan saya mesti mundur. Kalau undang-undang kan mengamanatkannya setelah ada penetapan dari KPUD baru mundur gitu. Mungkin saya nunggu penetapan. Kalo dianggap nanti ada alternatif lebihh baik, abis ada surat dukungn harus mundur ya mundur. Mohon maaf, bukan mundur, kalau saya berhenti, dari PNS," katanya.
Untuk maju ke kursi nomor 2 DKI itu, Saefullah mengaku, tidak memerlukan mahar kepada partai. Pasalnya, dirinya sendiri mengaku hanya seorang pejabat yang tidak memiliki uang banyak.
"Saya nggak adauang. Kalo pegawai mana ada uang. (dana operasional) Itu udah abis. Ada proposal-proposal setiap bulan, ada kondangan, ada mungkin sisanya berapa gitu dan itu memang digunakan untuk koordinasi-koordinasi Sekda. Undangan banyak loh tiap minggu. Kalau ada 10 seminggu udah berapa? Kali sejuta udah Rp 10 juta kali 2 udah Rp 20 juta Kali 4 minggu ya udah berapa? Udah Rp 80 juta, proposal. Kan banyak kegiatan-kegiatan," katanya.
Meski demikian, keputusannya untuk maju, tetap akan meminta restu dari pimpinannya. Baik dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, maupun Presiden Jokowi.
"Saya pikir beliau (Ahok_ pasti monitor lah. Disaat seperti ini pasti enggak mungkin enggak monitor. Saya baik-baik saja hubungan saat ini. Saya menghormati beliau sebagai Gubernur dan saya juga akan melaksanakan tugas-tugas saya sampai hari ini dengan baik. Kaya kemarin tugas saya selesai, setiap hari selesai. Tidak ada yang tertunda-tunda. Nanti pada waktunya saya akan bilang. Saya akan bilang, misalnya, saya sudah ada dukungan saya akan bilang," katanya.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu juga rencananya akan menemui Jokowi. Untuk meminta nasihatnya atas keputusannya maju pada Pilgub DKI 2017 nanti.
"Pemerintahan tetap jalan. Itu kewenangan Kemendagri. Nanti saya juga akan lebih minta waktu, kan dulu saya diusulkan Jokowi, mungkin saya akan sowan dulu minta nasihatnya apa. Tapi belum dikasih waktu sih, kan susah. Belum kalau bersurat sih ya. Tapi nanti saya kalau ada waktu sedikit saya, dua menit atau lima menit nanti permisi," katanya.
Sementara itu, Ahok sendiri mengaku, dia baru saja mendapatkan sinyal dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri untuk kembali maju bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Sinyal dukungan tersebut, ia dapatkan setelah bertemu dengan Mega di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, usai upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara.
"Tadi aku ketemu bu Mega kok. Tadi kan aku mampir sama pak Djarot ke kantor DPP, aku belum pernah lihat di (DPP Menteng). Bu Mega intinya, ya beliau tetap, saya dengan Djarot, beliau setuju. DPP kan punya proses, harus dihargain, nah itu aja sih. Terus teman-teman PDIP bawah kan, beberapa agak keki juga sama saya, seolah-olah enggak mau," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016) malam.
Bahkan, Ahok mengaku, bahwa dirinya nanti tidak perlu lagi mendaftar dan melakukan fit and proper tes.
"Intinya sinyal Bu Mega kan ada tiga opsi, tapi Bu Mega lebih cenderung sama petahana. Tapi kan PDIP butuh proses, yang pasti bagi Bu Mega aku (Ahok) tidak perlu fit and proper test dan tidak perlu mendaftar karena aku sudah pernah terdaftar di tahun 2012. Itu Bu Mega ngomong," katanya.
Ahok pun memastikan kedatangannya ke DPP PDIP bukan untuk pendaftaran.
"Kan nggak butuh daftar. Tadi tuh nggak ada orang, nggak ada oranga sam sekali. Yang ada tuh cuma office boy. Aku jam 4-an mampir sebentar sebelum upacara penurunan bendera di Istana. Aku pikir mau ajak ibu (ke Istana). Ternyata ibu nggak ikut (ke Istana ikut upacara). Sebntar aku permisi, takut ud ditutup kan. Pak djarot diem aja. Ini aku mau ketemu bu Mega lagi di Istana," kata Ahok. (tn)
