Nusanews.com - Presiden Jokowi menghadapi kesulitan ekonomi di dalam negeri, sementara ekonomi global juga melambat, membuat ekonomi kita cuma bisa menggeliat.
Sejak 2008, ekonomi global melambat dan sampai sekarang belum pulih. Pertumbuhan ekonomi kita biasanya 6 persen, namun sejak 2008 turun 5,6 persen, lalu turun lagi 5 persen, pada berikutnya sekitar 4,8 persen dan sekarang sekitar 5 persen.
"Apakah Indonesia masuk kondisi negara gagal atau tidak? Saya sampaikan di tengah kondisi ekonomi ini kinerja ekonomi termasuk baik," papar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di ruang rapat komite IV DPD RI, Jakarta, Rabu (07/09/2016).
Secara rata-rata kita masih tumbuh 5,8 persen selama 10 tahun terakhir. Artinya, jika tumbuh 5 persen itu masih termasuk baik. Kalau dibandingkan negara besar, seperti Brazil, pertumbuhan ekonominya justru negatif (minus) 3,5 persen. Atau Rusia juga minus 3,7 persen. Brazil, Rusia, India, China, sama South Africa semua tertekan.
Masalahnya, selama lebih 15 tahun terakhir, sudah bukan rahasia umum bila para orang kaya di Indonesia lebih gemar menyimpan dananya di luar negeri. sementara beban utang negara dan swasta sudah mencapai lebih dari Rp4000 trilyun. Payah dan berat sekali beban yang ditanggung era Jokowi.
Para analis memperkirakan, total dana orang kaya RI di luar negeri lebih dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 11.400 triliun. Sangat besar sekali bukan?
Menurut Direktur Indef Enny Sri Hartati, ada dua faktor yang membuat ribuan triliun dana tersebut migrasi dari Indonesia ke luar negeri.
Pertama, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor kedua, kata Enny, migrasinya dana orang Indonesia disebabkan perbedaan kebijakan pajak antar-negara.
Sejumlah negara tidak sungkan memberikan tarif pajak korporasi, PPh, hingga PPn jauh rendah dibandingkan di Indonesia, bahkan ada yang nol persen.
Dalam konteks penegakan hukum, tranksaksi ke luar negeri di sini longgar sekali. Dan pengawasan yang longgar membuat penegakan hukum menjadi mandul. Akibatnya, pemerintah tidak mampu menangkap potensi pajak sebenarnya dari aktivitas ekonomi tersebut.
"Misalnya dokumen ekspor impor bisa berbeda dengan barang yang ada di dalam kontainer," ujar Enny. Dan praktik culas perdagangan luar negeri tersebut sudah jelas menyalahi aturan.
Para pengusaha pun akhirnya memilih menempatkan hasil culasnya tersebut di luar negeri.
Para pengusaha akan berpikir berkali-kali lipat menempatkan hasil bisnisnya di dalam negeri.Sebab petugas pajak pasti akan mempertanyakan asal dana tersebut.
Lalu, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan di atas?
Pemerintah Jokowi-JK harus mengambil langkah perbaikan. Hal yang paling mendasar adalah Pertama, menciptakan iklim investasi atau bisnis yang sehat. Perbaiki investasi dan pemberian perizinan dunia usaha harus lebih mudah dan transparan sehingga tidak ada lagi underground economy (ekonomi bawah tanah). Kedua, reformasi hukum harus diperdalam dan diperluas. Supremasi hukum harus ditegakkan.
Kita masih punya harapan, dan kemauan politik pemerintah Jokowi sangatlah menentukan (berbagai sumber) (il)
