#Pendapat saya terkait isyu pergantian kepala BIN.
Telah beredar di media massa berita pergantian Kepala BIN. Adalah Komjen Budi Gunawan, perwira tinggi yang sempat dicalonkan tunggal sebagai Kapolri beberapa waktu lalu yang kemudian batal dilantik.
Bermacam spekulasi tentang pergantian Sutiyoso ke BG. Ada yang melihatnya ini upaya kompensasi Jokowi kepada PDIP supaya PDIP mengusung Ahok di Pilkada DKI nanti.
Ada juga spekulasi karena Sutiyoso sudah tidak muda lagi untuk jabatan se strategis kepala BIN.
Apapun itu selama ini BIN selaku alat negara yang selalu di “takuti” oleh banyak kalangan. Karena pengalaman masa lalu kitq, khususnya para aktifis yang trauma dengan alat negara lainnya. Tiba tiba mereka di tangkap dan dijebloskan ke penjara. Bahkan tak sedikit yang tanpa melalui proses peradilan.
Sebagaimana diketahui, Bahwa kegiatan intelijen tidak ada hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Tapi kewenangan itu juga diberikan pada lembaga lainnya seperti Kepolisian, kejaksaan dalam bidang penegakan hukum. Selain intelejen polisi dan kejaksaan, di setiap kementerian juga punya intelijen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen negara.
Ke depan menurut saya, Sebagai Badan negara yang memiliki kewenangan koordinasi di semua intelijen di atas, seyogyanya lebih fokus pada kerja2 pemdeteksian terhadap ancaman ketahanan ekonomi.
Mengolah informasi terkait aktifitas bisnis dan ekonomi antar negara, yang bisa merugikan negara.
Salah satu ancaman yang harus serius dilihat adalah masuknya tenaga kerja asing khususnya china. Jangan sampai kemudian membahayakan ekonomi kita sekaligus juga mengancam ketahanan dan pertahanan negara kita.
Dengan demikian fungsi BIN bisa turut menjamin terwujudnya tujuan nasional. Yg melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Jadi Kepala BIN tidak penting berlapang belakang polisi atau tentara bahkan sipil. Yang penting bisa memberikan informasi dan deteksi dini bagi ancaman bagi ketahanan politik, hukum, dan ekonomi kita.
Wallahu a’lam.
Jakarta, 04 September 2016.
Karman BM / Ketum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) (rp)
