Nusanews.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan dilanjutkannya proyek pembuatan 17 pulau di Teluk Jakarta oleh pemerintah melalui Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan. Menurutnya, sejauh ini, prosedur proyek reklamasi yang sesungguhnya belum memiliki izin yang lengkap.
Fadli mengatakan, Gubernur Basuki Tjahaja purnama alias Ahok menjadi orang yang paling bertanggung jawab jika memang proyek reklamasi tidak juga dilandaskan prosedur yang lengkap.
"Kalau tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka Ahok harus dihukum," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9).
Fadli menilai, pemerintah dalam hal ini Menko Kemaritiman serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berbuat diskriminatif dengan membiarkan Ahok melanggar aturan perundang-undangan.
"Jangan dibiarkan dan diberlakukan diskriminasi orang-orang tertentu," sesal Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra. (rmol)
