Nusanews.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa realisasi proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) tidak bisa ditawar lagi. Bahkan, angka tersebut disebut keramat.
"Karena itu, angka yang paling populer diucapkan dari semua tingkat pejabat yaitu angka 35.000 MW. Angka itu angka keramat yang harus diselesaikan agar tidak mengulangi sejarah dan kesalahan," ujar Wapres JK di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (28/9).
Menurutnya, keterlambatan Indonesia untuk membangun sistem kelistrikan yang handal menyebabkan pemerintah harus membayarnya dengan subsidi. Bahkan, pada 2015, subsidi listrik sudah sedemikian besarnya hingga mencapai Rp 100 triliun dari total subsidi yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 390 triliun.
"Itu karena kelambatan membangun listrik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak, maka dibangunlah dengan diesel di mana-mana. Jadi pemborosan luar biasa. Jadi, ongkos keterlambatan adalah larinya ke subsidi," tandasnya.
Apalagi saat ini, lanjut Wapres JK, proyek kelistrikan merupakan bisnis dan infrastruktur yang harus terus dibangun. Sebab, penduduk akan semakin bertambah dan industri akan berkembang sehingga membutuhkan pasokan listrik yang besar.
"Bagaimana negara yang begitu kaya akan SDA, mempunyai aset minyak terbesar di dunia," ungkap Wapres JK. (mdk)
