Nusanews.com - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta penjelasan Presiden Joko Widodo yang sudah memerintah Kejaksaan Agung untuk memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono guna menemukan hilangnya dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir.
Rachland lantas menduga, Jokowi sedang menggiring opini publik tentang penegakan hukum kasus Munir. Seperti diketahui, sebagai pemimpin tertinggi republik ini, Jokowi sedang ditagih oleh publik untuk menegakan keadilan bagi Munir untuk diteruskan.
Politisi Demokrat itu menambahkan, prasangka berencana yang dipamerkan Jokowi kepada SBY berbalik menimbulkan pertanyaan besar atas komitmennya sendiri pada penuntasan kasus.
"Presiden Jokowi sengaja mengangkat isu dokumen hilang untuk mengalihkan perhatian publik dari kerasnya desakan yang ia hadapi agar inisiatif SBY menegakkan keadilan bagi Munir diteruskan Bila itu benar, sungguh tercela perbuatan Presiden karena ia mempermainkan hukum dan rasa keadilan," ucap Rachland dalam sebuah keterangan media pada, Sabtu (23/10).
"Pasal pidana apa yang disangkakan hingga ia memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa SBY dalam urusan dokumen TPF Munir," ucapnya menambahkan.
Menurut Rachland, dia bisa membantu Jokowi bila benar-benar ingin mencari dokumen yang diklaim istana hilang tersebut. Dia bisa mengontak langsung dan bertanya ke Presiden RI ke 6 (SBY) itu dengan berbagi niat baik dan kepedulian terhadap penuntasan kasus Munir.
"Menugaskan Jaksa Agung akan mengirim pesan keliru yang merugikan nama baik orang lain, mengingat Jaksa Agung adalah otoritas hukum pidana," tekan salah seorang inisiator pembentukan TPF Munir ini.
"Perlu diingat, justru SBY adalah Presiden yang membentuk TPF Munir dan berperan besar dalam mendukung aparat hukum mengejar, mengungkap dan membawa para tersangka ke pengadilan. Nama-nama yang direkomendasikan TPF untuk diperiksa, sudah sebagian besar diadili dan dipidana," pungkasnya. (jn)
