Nusanews.com - Keputusan Majelis Ulama Indonesia, rupanya berdampak sangat keras baik kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama maupun pendukungnya, ini terlihat beberapa pendukungnya di Netizen berusaha untuk membuat nama MUI jelek dengan memposting berbagai persoalan yang pernah dihadapi oleh MUI.
Salah satunya adalah akun anonim (tidak jelas pemiliknya) dengan nama @partaisocmed yang sejak kemarin berusaha mempengaruhi pengikutnya untuk mempercayai tulisannya jika MUI selama ini tidak benar, agar keputusan yang dikeluarkan terkait dengan kasus ucapan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung jika warga muslim telah dibohongi soal memilih pemimpin yang menggunakan surah Al Maidah ayat 51.
“MUI seharusnya tak boleh jadi acuan. MUI itu bukan lembaga negara. Cuma LSM.” Tulis @partaiSocmed, bahkan bukan hanya menyerang MUI, akun anonim yang tidak berani membuka diri ini, juga menyerang Ustad Yusuf Mansur yang dianggapnya memiliki bisnis MLM. Dan masih banyak lagi lainnya persoalan MUI yang telah berlalu dan berbeda oknum, juga dipaksakan oleh akun ini jika perbuatan tersebut adalah lembaga bukan oknum.
Dari beranda MUI, disebutkan jika MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
Namun keberadaan MUI yang berdiri sejak 26 Juli 1975 di Indonesia selalu menjadi salah satu badan organisasi yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di umat Islam.
Bahkan Presiden sering meminta pertimbangan dan masukan dari MUI baik itu persoalan di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang juga dilakukan oleh Jokowi pada tanggal 5 Januari 2016 lalu, membahas soal ketegangan antara Arab Saudi dan Iran.
Dan hasilnya, menurut Ma’ruf Amin selaku ketua MUI, Presiden menyambut baik bahwa Indonesia sedang melakukan upaya-upaya diplomasi dan menerima permintaan banyak pihak dari negara-negara yang berkonflik itu. “Tapi beliau menyadari konflik Iran dan Arab itu cukup pelik,” ujar Ma’ruf kala itu di Istana Presiden Jakarta Pusat.
“Jika Presiden saja mempercayai MUI sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan masukan dalam mengambil keputusan persoalan luar negeri, apalagi umat Islam Indonesia, tentu berhak untuk mendapatkan keputusan dan masukan, apalagi ini sudah menyangkut kitab suci umat Islam,” ujar Tundra Meliala salah satu pemerhati sosial yang saat ini giat menyoroti kasus pelecehan isi Al Quran oleh Ahok.
MUI sendiri saat ini mulai diserang selain oleh pendukung Ahok yang biasa menamakan diri sebagai Jaringan Islam Liberal alias JIL, yang selama ini dikenal sangat “alergi” dengan keberadaan kitab suci Al Quran.
Yang membuat heran Tundra, ketika beberapa orang yang mengaku sebagai profesor bahkan juga ulama yang mengerti soal tafsir, justru dengan senangnya, juga ikut balik menyalahkan MUI.
“Ulama-ulama kita sedang dibenturkan oleh mereka yang memiliki dana besar dan kuat hingga akhirnya beberapa “ulama” versi pendukung Ahok justru semakin merasa harus membenarkan ucapan Ahok,” ujar Tundra kesal, karena menurutnya, dirinya bersama rekan-rekannya bukanlah seorang ulama, namun mendengar isi rekaman video, baik yang panjang maupun yang pendek isinya tetap sama saja, jika Ahok memang telah melecehkan Al Quran dan menghina Ulama.
MUI sendiri dalam kapasitasnya memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. (pb)
Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:
- Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
- Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- Sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar
