Nusanews.com - Aksi Tarik Mandat (ATM), Gempari, dan organisasi lainnya meminta Joko Widodo untuk mengembalikan UUD 45 yang asli. Jokowi pun juga diminta oleh massa aksi untuk tidak melakukan amandemen ke-5 yang rencananya akan dilakukan.
Menurut mereka, sejak UUD 45 diamandemen, perjalanan hukum dan sendi-sendi ke-pribumian nyaris hilang. Sebagai bangsa yang memiliki marwah hukum, seharusnya pemerintah mempunyai solusi lain daripada mengamandemen UUD 45.
"Kita menuntut pemerintahan Jokowi untuk memberikan solusi untuk bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang kuat, kita mempunyai hak untuk mempertahankan itu," kata salah satu orator, hari ini, Jum'at (28/10/2016), di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda, menurut massa aksi seharusnya pemerintah menjadikannya sebagai momentum untuk tidak melakukan amandemen ke-5. Jikapun masih tetap dilakukan di era ini, aksi massa yang berjumlah ratusan tersebut mengancam akan menurunkan Jokowi dari tampuk kekuasaan.
"Sumpah Pemuda adalah hari bersejarah bangsa Indonesia. Dan hari ini, Jum'at, banyak pula sejarah yang hadir. Di antaranya Fir'aun mati di hari Jum'at. Rajah Namrud mati di hari Jum'at. Dan jika perlu, Jokowi juga harus 'mati' di hari Jum'at," tambah orator yang mengenakan peci hitam di kepalanya.
Bagi massa aksi, UU yang ada sekarang merupakan UU Palsu. UU yang diciptakan demi hasrat penguasa.
"Hari ini kita memakai UU palsu. Kita harus kembalikan UU yang asli, saudara-saudara. Bukan justru yang diamandemen," tutup sang orator dari Jakarta tersebut. (vi)
