NUSANEWS - Sore hingga malam kemarin, Ahad 20 November 2016, lini massa twitter dihebohkan oleh foto sebuah edaran dari Ketua RW 8 Kelapa Gading yang diunggah oleh netizen dengan akun @SiBonekaKayu.
Surat edaran tersebut berisi permintaan dukungn dana operasional pengamanan lingkungan sebesar Rp120 juta. Jumlah ini dibagi kepada 600 KK yan terdapat di RW 8 Gading Kirana kelurahan Kelapa Gading Barat kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Kok jadi begini hidup di Jakarta? Kemarin Pluit dan PIK dijaga pasukan Brimob, sekarang Kelapa Gading. Nyaman seperti ini? #PenjarakanAhok pic.twitter.com/BHQ0FzRPQySeorang petugas satuan pengamanan yang bertugas di sebuah bengkel yang berada di kawasan RW 8 Gadin Kirana membenarkan adanya petugas keamanan tambahan.
— SiBonekaKayu (@SiBonekaKayu)
"Rutin sih. Biasa ada tambahan petugas kalau mendekati akhir tahun, atau Lebaran. Sudah biasa," tutur Yos, dini hari Senin 21 November 2016.
Namun ia tidak dapat mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai adanya biaya tambahan.
"Wah, kalau soal tambahan duit, saya gak tahu. Boss yang tahu. Tanya Boss aja siangan," tambahnya.
Ketakutan sebagian pihak akan aksi superdamai umat Islam 2/12 sebenarnya tidak beralasan. Apalagi jika kemudian harus sampai dirasa perlu meminta warga merogoh kocek untuk membayar biaya tambahan petugas keamanan yang disebut-sebut berasal dari kesatuan Brimob dan TNI.
Nominal Rp200.000 untuk membayar biaya tambahan pasukan pengamanan selama 18 hari bukanlah angka yang besar bagi warga di kawasan Kelapa Gading. Akan tetapi, bukan itu persoalannya.
Persoalannya adalah ada pihak-pihak yang dengan sengaja meniupkan isu akan adanya gangguan stabilitas keamanan sebagai efek Aksi Damai umat Islam 2/12.
Isu ini jelas mengalihkan persoalan mengenai kasus seorang Ahok yabg menistakan agama sebagian kelompok rakyat Indonesia, menjadi sebuah isu keamanan regional yang menyasar ras dan etnis tertentu.
Padahal dalam kenyataannya, saat aksi damai 4/11, telah dibuktikan bahwa unat Islam mampu menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban.
Isu keamanan inilah yang pada akhirnya akan digunakan sebagai pintu bagi petugas kepolisian dan TNI untuk menghentikan aksi massa. (pp)
