NUSANEWS - Meski mengantongi dukungan dari DPP Golkar, langkah Setya Novanto menuju kursi Ketua DPR tidak mulus. Para senior yang tergabung di Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung menghadang Novanto supaya tidak rangkap jabatan. Lalu, apa kata pengurus DPP Golkar?
"Boleh saja, kalau sudah keputusan DPP bagaimana. Itu hak," ujar Koordinator Bidang Hukum dan Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Yorrys Raweyai, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (26/11/2016).
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid. Nurdin menerangkan tidak ada masalah bila Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR.
"Mengenai Pak SN (Setya Novanto-red) tidak ada persoalan mendasar kalau rangkap jabatan," ujar Nurdin.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan tidak ada aturan partai soal larangan rangkap jabatan. Apalagi Novanto, kata Nurdin, cukup mumpuni di bidang manajerial. Dia optimis Novanto bisa menjalankan kedua tugasnya dengan baik.
"Karena beliau telah menerapkan managemen fungsional dari seluruh struktur partai dan tidak ada larangan rangkap jabatan. Dari sisi kepemimpinan Pak SN sangat mumpuni dalam mengembangkan partai sekaligus mengembang tugas sebagai Ketua DPR," jelas dia.
Selain Yorrys dan Nurdin, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono juga tidak mempermasalahkan soal rangkap jabatan Novanto. Agung pun mengusulkan agar pengurus Dewan Pembina dan DPP bertemu.
Usulan itu pun segera akan direalisasi pada pekan depan. "Insya Allah akan diadakan pertemuan Senin (28/11) pukul 14.00 WIB," beber Nurdin. (dtk)
