Nusanews.com - Polisi dinilai punya andil besar dalam menciptakan sikap antipati masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam memproses kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jangankan menjadikan Ahok sebagai tersangka, polisi malah membuat pernyataan kontroversial.
Demikian penilaian Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyesalkan sikap polisi tersebut karena semua itu memberikan signal dan membuat masyarakat menjadi antipati.
"Coba saja lihat pernyataan polisi soal pernyataan Ahok. Pertama Polisi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Ahok salah dalam agama tapi dalam negara tidak. Proses hukum Ahok menunggu Pilkada, menunggu izin presiden.Ahok tidak bermaksud demikian, polisi yang tidak berani menembak demonstra yang rusuh disuruh menggunakan rok dan lain sebagainya," ujar Fahri Haazah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/11).
Dia tidak sepenuhnya menyalahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang dinilai masyarakat ternyata tak sesuai dengan penilaian selama ini. Tito digembar-gemborkan sebagai sosok yang pintar dan memiliki segudang prestasi. Namun untuk kasus Ahok memble.
Fahri Hamzah menegaskan sikap polisi tersebut justru disebabkan oleh Presiden Jokowi.
"Saya salahkan Jokowi. Seharusnya dia cukup bilang saya tidak melindungi dan saya tidak mendukung Ahok.Saya minta kepolisian proses secepatnya dan seadil-adilnya memproses hukum Ahok," katanya.
Justru Jokowi hanya diam. Malah tegas Fahri Hamzah, sikap seperti itu malah membuat kesan Ahok menyandera presiden dan semua lembaga dibawahnya.
"Akibatnya, polisi pun jadi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis," tegasnya.
Pada sisi lain, tambah Fahri Hamzah, Jokowi terlihat memilki beban sehingga aparat hukum juga menjadi terbebani dan terlihat gagap dalam menangani kasus penistaan Al Quran ini. (rm)
