NUSANEWS - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Kamis, 22 Desember 2016, mengevaluasi keterlibatan Indonesia ke dalam ratusan organisasi internasional. Salah satu alasan evaluasi ini adalah memastikan keanggotaan itu tidak hanya karena ikut-ikutan. "Saya enggak mau kalau hanya karena ikut-ikutan, membebek," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas.
Perlu diketahui, Indonesia tergabung dalam kurang-lebih 233 organisasi internasional. Beberapa di antaranya organisasi komoditas, seperti OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), hingga organisasi yang terkait dengan telekomunikasi, seperti ITU (International Telecommunication Union).
Mengevaluasi keanggotaannya di organisasi internasional bukan hal baru bagi Indonesia. Terutama jika keputusan organisasi tak sejalan dengan rencana kerja Indonesia. Contohnya, tahun ini, Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC karena tidak setuju dengan keputusan pemangkasan produksi minyak 1,2 juta barel per hari untuk menaikkan harga minyak.
Presiden Joko Widodo mengatakan dia tidak ingin Indonesia bergabung dengan organisasi internasional atas dasar ikut-ikutan. Keanggotaan Indonesia yang semacam itu tak didasari kepentingan untuk masyarakat. Padahal keanggotaan di organisasi internasional salah satu tujuannya untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Jika masyarakat tidak diuntungkan, sebaiknya tak perlu menjadi anggota organisasi tersebut.
Alasan lain perlunya evaluasi keanggotaan di organisasi internasional, kata Presiden, untuk mengevaluasi penggunaan anggaran juga. Menurut Presiden Joko Widodo, tidak sedikit uang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk iuran keanggotaan di organisasi internasional. "Perhitungkan kemampuan negara untuk membiayai keanggotaan di organisasi internasional. Jangan sampai uang yang dikeluarkan sia-sia," dia menegaskan.
Hadir dalam rapat hari ini adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Perhubungan Budi Karya; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; dan masih banyak lagi. (tp)
