NUSANEWS - Pernyataan Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan yang meminta masyarakat tidak khawatir dengan utang Indonesia yang mencapai Rp 3.485,36 per November 2016 menuai kritik.
Schneider meminta masyarakat tidak khawatir karena utang sebesar itu merupakan instrumen demi mencapai tujuan Indonesia dalam bernegara.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan menilai pernyataan Schneider itu keliru.
Diluruskan Dani bahwa tujuan negara adil dan makmur sebagaimana diamanatkan konstitusi adalah hasil dari suatu proses pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian ekonomi sebagai landasan utamanya.
"Sementara utang selama ini menjadi instrumen efektif untuk menenggelamkan kemandirian ekonomi nasional ke dasar lautan yang paling dalam. Utang juga menimbulkan konsekuensi ekonomi politik yang luas bagi bangsa ini," jabar Dani saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (12/1).
Selain itu, Dani menilai bahwa secara finansial, beban utang telah menimbulkan beban berat dalam anggaran negara. Terlebih, alokasi pembayaran utang menempati porsi yang besar dalam APBN.
"Sehingga mengurangi anggaran sosial dan sektor-sektor prioritas seperti kesehatan dan pertanian atau pangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Schneider Siahaan meminta masyarakat untuk tidak khawatir meski jumlah utang Indonesia per November naik Rp 45,58 triliun dibanding posisi Oktober yang mencapai Rp 3.439,78 triliun.
Menurutnya, utang tersebut digunakan untuk mewujudkan tujuan Indonesia, yakni mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Utang, sambungnya, merupakan instrumen demi mencapai tujuan Indonesia dalam bernegara.
"Jadi utang tidak perlu ditakutkan. Itu untuk instrumen mencapai tujuan kita mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," tegas Schneider usai pertemuan dengan analis dan ekonom di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/1). (rmol)
