NUSANEWS - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, menilai, Polri sudah bertindak berlebihan dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari kritik masyarakat, baik melalui media sosial, unjuk rasa maupun lewat forum-forum diskusi publik.
Adhie pun menyebut, sikap Polri tersebut mengesankan pemerintahan yang dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat tersebut benar-benar lemah.
"Tindakan Polri dalam melindungi pemerintahan Joko Widodo sudah melampaui batas sehingga bukannya menjaga dan meningkatkan kewibawaan pemerintahan, justru malah mengesankan pemerintahan Presiden RI ke-7 ini lemah, tidak mau menerima kritik, dan anti-demokrasi," beber Adhie di Jakarta, Selasa (10/1).
Terkait penangkapan yang berujung penetapan tersangka sejumlah aktivis dengan tuduhan dugaan makar, Adhie mengaku setuju dengan tindakan preventif yang dilakukan Polri, namun kata dia, Polri seharusnya tidak memakai jurus 'menarik rambut dari timbunan tepung' alias tidak mengguncangkan sendi-sendi persatuan dan tidak memanaskan suhu politik. Tapi yang lebih penting, tidak mengesankan pemerintahan Jokowi rapuh.
"Jadi Polri harus memahami struktur politik pemerintahan Joko Widodo yang kini sekuat mendiang Hugo Chaves saat memimpin Venuzuela, yang bahkan tak sanggup digulingkan oleh kekuatan oposisi yang didukung langsung Amerika Serikat karena rakyat sangat mencintainya," kata Adhie.
Dengan sedikit-sedikit menggunakan instrumen hukum di tangan aparat, kata Adhie, membuat investor malah meregukan stabilitas politik di Tanah Air. Dan hal ini tentu bisa membenarkan asumsi yang dibangun JP Morgan yang dalam risetnya menyebut Indonesia turun dua peringkat sebagai negara tujuan investasi.
"Padahal kita tahu, Menteri Keuangan sudah mengingatkan bahwa JP Morgan salah, dan untuk itu pemerintah kemudian memutus kontrak kerjasama dengan lembaga keuangan internasional itu," tukas Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.
"Terlebih memasuki kuartal pertama di awal tahun, guna mengantisipasi guncangan ekonomi domestik dan internasional, pemerintah perlu melakukan konsolidasi (penguatan) politik," pungkas Adhie seperti dikutip dari rmol. (jn)
