IDNUSA - Selangkah lagi Istibsyaroh masuk jajaran pengurus MUI pusat. Rencananya, dia menduduki posisi ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI. Dia akan menggantikan Marwah Daud Ibrahim yang mengundurkan diri. Namun, rencana "promosi" itu buyar lantaran dia dinilai melanggar sikap MUI.
Itu terjadi setelah dia berkunjung ke Israel sekaligus bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin Rabu lalu (18/1). ''Saya pastikan Ibu Istibsyaroh ke Israel itu bukan atas nama MUI," kata Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi kemarin (20/1).
MUI akan memanggil Istibsyaroh untuk meminta klarifikasi atau tabayun. Rencananya, awal pekan depan guru besar UIN Sunan Ampel, Surabaya, itu dipanggil ke kantor MUI pusat. Zainut menuturkan, surat keputusan (SK) resmi untuk mengangkat Istibsyaroh sebagai pengurus MUI pusat belum keluar. Setelah kejadian yang menghebohkan publik itu muncul, tentu MUI pusat akan melakukan evaluasi.
Zainut menjelaskan, pimpinan MUI sangat menyesalkan kunjungan tersebut. Sebab, Istibsyaroh yang menjabat di Dewan Pakar MUI Jawa Timur dinilai telah menyalahi kebijakan organisasi. MUI memang melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke Israel dengan alasan apa pun.
Ketua MUI lainnya, Muhyidin Junaidi, juga menyampaikan kekecewaan. Sebab, sampai saat ini MUI memandang Israel sebagai penjajah di muka bumi. Selain itu, Israel dinilai negatif karena tidak kooperatif atas resolusi-resolusi damai keluaran PBB.
Muhyidin mengatakan, kejadian itu pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Atas dasar tersebut, dia berharap Istibsyaroh mengundurkan diri dari MUI. "Supaya dapat mengurangi pro-kontra di publik," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, dalam konteks diplomatik, yang tidak boleh saling mengunjungi adalah pejabat negara. Tapi, kalau yang berkunjung adalah warga biasa, sudah banyak contoh setiap tahun. Selama ini cukup banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Israel setiap tahun.
"Teman-teman Kristen berziarah ke situ, yang Islam pergi ke Masjidilaqsa. Itu rutin," terangnya di kantor Wapres kemarin (20/1). Itu menunjukkan bahwa yang dilarang masuk ke Israel adalah para pejabat. Sebab, bagaimanapun, pejabat merupakan representasi negara.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan kunjungan pengurus MUI ke Israel. Seharusnya kunjungan itu tidak dilakukan. Sebab, hal tersebut sangat prinsipiil. Sampai saat ini Indonesia tidak mengakui negara Israel. Sebab, Israel menjajah Palestina. "Kami tidak menerima Israel," ucap dia saat ditemui di gedung parlemen kemarin.
Jika ada orang yang menunjukkan dan membangga-banggakan kunjungan ke Israel, hal itu sama saja dengan menghina para pendiri bangsa dan amanat Pembukaan UUD 1945. (jpg)
