IDNUSA - KEMBALI penulis berpindah dari satu Warung Hik ke Warung Hik yang lain, bertanya dari satu teman di satu Lapau ke teman Lapau yang lain, sekedar untuk mencari tahu 'analisis' versi Hik Mania dan 'info' versi Kaba Lapau terkait rencana pemerintah akan mengaktifkan kembali Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah selesai masa cuti kampanye yang tengah menyandang status Terdakwa.
Sebagaimana pernah penulis tulis pada tulisan terdahulu, menurut pengalaman biasanya 'analisis' Hik Mania dan 'info' Kaba Lapau itulah suara hati paling dalam dari rakyat akar rumput, rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, dan nuansa kebathinan yang paling murni rakyat. Jika suara rakyat adalah suara Tuhan maka bisa dirasakan bahwa suara hati, rasa keadilan, dan nuansa kebathinan yang diwakili Hik Mania dan Kaba Lapau itulah rasanya suara Tuhan itu. Dan menentang suara, rasa, dan nuansa itu serasa menentang hukum alam yang merupakan sunnatullah.
Tentu saja hampir tidak ada yang mengutip nomer-nomer pasal dan ayat UU dalam dialog Hik Mania dan Kaba Lapau tersebut. Bukan karena mereka tidak mau tetapi memang mereka tidak tahu. Pemahaman mereka terbentuk melalui serangkaian informasi yang membentang sepanjang waktu yang terus-menerus. Memori mereka menyimpan dengan jelas bahwa setiap Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyandang status terdakwa diberhentikan sementara. Rangkaian informasi dan peristiwa tentang perisiwa pemberhentian sementara kepala yang berstatus terdakwa itulah yang membentuk suara hati, rasa keadilan, dan nuansa kebathinan mereka.
Merekapun merakam dengan jelas statement pemerintah diawal Ahok sebagai Terdakwa di awal masa kampanye, "Ahok akan diberhentikan sementara setelah pemerintah mendapat nomer registrasi perkara dari Pengadilan Negeri yang menyidangkan Ahok".
Di tengah masa kampanye rekaman memori mereka ditambah dengan statemen baru pemerintah, "Ahok dan Wagub kan sedang cuti kampanye dan Plt Gubernur DKI juga sudah dilantik, nanti setelah selesai masa kampanye baru Ahok diberhentikan dan Wakil Gubernur akan jadi Plt Gubernur".
Dan diakhir masa kampanye Ahok sebagai Calon Gubernur patahana kembali Hik Mania dan Kaba Lapau mendengarkan statement baru pemerintah, "Pemberhentian Ahok nanti setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya. Apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas lima tahun atau dibawah lima tahun, baru setelah itu pemerintah mengambil sikap apakah akan memberhentikan sementara Ahok atau tidak".
Penulis luar biasa terperanjat ketika salah seorang Hik Mania mengatakan, "Iso bubrah negoro iki kalau ngene corone" dan dibenarkan Hik Mania yang lain. Dan informasi yang menulis dapat dari beberapa teman, Kaba Lapau juga mengatakan kalimat dengan maksud yang hampir serupa, "Bisa hancur negeri ini kalau begini model pemerintah".
Suara hati, rasa keadilan, dan nuansa kebathinan masyarakat ini sungguh-sungguh teramat sangat dahsyat dampaknya dan memiliki daya hancur luar biasa, melebihi kedahsyatan dan daya hancur letusan hunung krakatau dan tsunami Aceh sekalipun.
Indonesia adalah bangsa besar dengan potensi besar. Jika suara hati, rasa keadilan, dan nuansa kebathinan masyarakat akar rumput ini bisa didengar dan disikapi secara bijak, peluang Indonesia sebagai Inspirasi dan Pemimpin Dunia di masa depan terbuka lebar. Peluang Indonesia untuk memimpin pembangunan peradaban global yang lebih beradab dan berkeadilan. Sebagaimana sudah dideklarasikan oleh Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia bersama Insan Pers Seluruh Indonesia di hadapan Kepala Negara dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Indonesia sebagai "Tekad Suci Untuk Indonesia", pada tanggal 4 November 2010 silam. Deklarasi yang diharapkan akan berfungsi sebagai rujukan moral bangsa Indonesia melanglah kedepan, layaknya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Semoga segera terwujud. Allahumma Amien. [***]
Penulis adalah Redaktur Khusus RMOL; Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode); dan Ketua Panpel Deklarasi "Tekad Suci Untuk Indonesia" oleh Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia 4 November 2010. (rmol)
