IDNUSA - Anggota DPR Papua meminta PT. Freeport Indonesia untuk tidak mengorbankan karyawan dengan melakukan pengurangan karyawan di tengah berbagai hambatan yang melanda. "Masalah internal perusahaan jangan dijadikan sebagai dasar melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya, maupun karyawan privatisasi dan sub kontraktor," kata anggota Komisi I DPR asal Papua, Wilhelmus Pigai, saat dihubungi dari Timika, Rabu.
Wilhelmus menilai rencana pengurangan pekerja Freeport menyusul pemangkasan produksi tambang sebesar 60 persen, sebetulnya bukan jalan terbaik. Pengurangan pekerja, kata dia, seharusnya menjadi opsi paling terahir.
"Silahkan perusahaan berjuang, tetapi pikirkan dampak jika dilakukan PHK. Menurut saya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir oleh perusahaan," ujarnya.
Dia mengemukakan, perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu sudah hampir setengah abad (49 tahun) menanamkan investasi di Tanah Papua. Tentu, menurutnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tidaklah sedikit.
"Saya pikir segala keuntungan yang telah diperoleh Freeport selama ini, sudah cukup untuk membiayai kepentingan usaha perusahaan tersebut," katanya.
Untuk itu, dia menyarankan Freeport melakukan komunikasi konstruktif dengan pemerintah. Dimana komunikasi itu harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
"Makanya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sebagai kabupaten penghasil, maupun kabupaten lain di sekitar penambangan, harus dilibatkan dalam urusan ini," katanya. (rol)
