IDNUSA - Kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), Kapitera Ampera membantah bahwa aksi pada Sabtu 11 Februari 2017 atau Aksi 112 dilakukan lantaran adanya kepentingan politis dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta yang akan berlangsung pada Rabu 15 Februari 2017.
"Oh tidak. Pilkada itu hak konstitusi masyarakat dan ada masa tenang. Masa itu untuk kontemplasi masyarakat dalam menimbang-nimbang siapa yang harus dipilih. Dan kita sangat setuju kalau memilih itu dari sebuah kesadaran," kata Kapitra saat menyambangi Kemenko Pohukam, Gambir, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
GNPF-MUI, lanjut Kapitera, mengimbau agar tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI untuk tak melakukan kegiatan kampanye saat dimulainya masa tenang. Sehingga, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran Pilkada dengan memanfaatkan kondisi tersebut.
"Tentu para calon harus menahan diri juga, jangan sampai memanfaatkan situasi-situasi seperti itu untuk melakukan hal yang kurang baik dan tercela," ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa pertemuannya dengan Menko Polhukam Wiranto hanya membahas sejumlah rencana dalam Aksi 112. Menurut Kapitera, negara akan melindungi setiap aksi damai lantaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
"Selain tidak melanggar UU, ya enggak bisa melanggar apa pun. Karana masyarakat ini diatur oleh konstitusi dan UU. Penyelenggara negara juga diatur oleh konstitusi dan UU. Nah kalau seluruh komponen negara ini taat pada UU maka harmonisasi terjadi," tandasnya. (ok)
