IDNUSA - Polemik perubahan status Freeport Indonesia masih menjadi permasalahan yang membuat Pemerintah harus berpikir keras mencari penyelesaiannya. Tidak hanya Pemerintah, para aktivis pun geram dengan sikap keras Freeport yang tidak mau tunduk dengan UU.
Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah mengatakan, jika selain perubahan status kontrak, Freeport juga harus fokus terhadap efek lingkungan yang rusak akibat dari aktivitas pertambangan yang dilakukan selama ini.
"Bicara Freeport itu bukan hanya bicara soal divestasi atau pendapatan yang kita peroleh dari Freeport. Tetapi banyak dampak yang dilahirkan dari pertambangan yang mereka lakukan selama ini. Semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport, juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM," ungkapnya di Hotel Morrissey, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Menurutnya, saat ini sudah beberapa sungai di Papua yang kena dampak limbah hasil produksi Freeport. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai menjadi kesulitan mendapatkan air bersih.
"Melalui data pemerintah di sana, sekarang sudah ada lima sungai yang sudah rusak berat. Karena dialiri limbah hasil pengolahan Freeport itu. Belum lagi soal polusi hasil pembakaran batu bara. Jadi kalau bisa jangan ada lagi tawar menawar dengan Freeport. Kalau tidak mau ikut aturan, ya sudah diberhentikan saja," jelasnya.
Ia menambahkan, berunding dengan Freeport itu seperti berunding dengan maling. Karena setiap ada peraturan baru harus dibicarakan dengan mereka, jika tidak mereka ancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Provokasi, pemda bilang kami tidak bisa tanpa Freeport, setelah itu masyarakat adat. Lalu kemudian arbitrase. Ini semua ancaman biasa," tukasnya. (ok)
