IDNUSA - Pihak Istana Kepresidenan bereaksi tegas membantah anggapan pemberian grasi kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU), Antasari Azhar, bermuatan politis. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan pemberian grasi tersebut didasari pertimbangan Mahkamah Agung dan telah sesuai dengan prosedur.
Pratikno juga menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi sempat tidak mengerti tudingan yang dilontarkan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal grasi Antasari Azhar. Kepada para pembantunya, Presiden Jokowi lalu meminta penjelasan. ”Saya sampaikan kepada Bapak (Jokowi, red) agar tidak risau, karena sudah melalui mekanisme yang jelas,” tutur Pratikno.
SBY menuding pemberian grasi kepada Antasari bermuatan politis yang bertujuan untuk menyerangnya. Serangan itu berupa tuduhan, bahwa Yudhoyono mengetahui rekayasa pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.
SBY juga mempersoalkan laporan Antasari ke Bareskrim Mabes POLRI dan pernyataan kepada media -- kenapa terjadi sehari (14 Februari 2017, red) sebelum pemilihan kepala daerah (15 Februari) yang bisa ditafsirkan seolah untuk menjatuhkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, calon Gubernur DKI Jakarta.
Tudingan SBY kepada Presiden Jokowi bukan pertama kali. SBY juga menuduh Jokowi terlibat dalam isu penyadapan dirinya ihwal kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun Menteri Pratikno menegaskan, tidak semua hal bisa dihubungkan dengan Istana Kepresidenan. ”Intinya, kembalikan ke proporsinya. Jangan semua diarahkan ke Istana, apalagi presiden,” ujar Pratikno.
Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, berharap publik tidak menganggap pernyataan Antasari sebagai hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu. ”Lagi pula, apa yang disampaikan Pak Antasari bukan yang pertama kali. Sejak dulu, ia sudah merasa diperlakukan tidak fair. Itu urusan Pak Antasari, jangan bawa-bawa Istana Kepresidenan,” jelas Johan Budi. (jn)
