IDNUSA - Awal tahun 2017, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat status yang tidak menyenangkan. Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Sulsel menempati posisi 7 dari 33 Provinsi terkait kerugian akibat korupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan pun tak menampik posisi Sulsel yang berada di peringkat 7 provinsi terkorup di Indonesia.
Ditemui seusai membuka kegiatan pelatihan fasilitator gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi di Hotel Harfer, Kota Makassar, Basariah bahkan menyinggung permasalahan korupsi di Sulsel.
Beberapa kasus yang mendapat perhatian dari KPK antara lain Kasus Bandara di Tana Toraja, Dana Bansos Pemprov Sulsel serta pembangunan laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM).
Berdasarkan data FITRA, provinsi terkorup ditempati DKI Jakarta dengan kerugian Rp 721 miliar, disusul Aceh Rp 669 miliar, Sumatera Utara Rp 515 miliar, Papua Rp 476 milar, Kalimantan Barat Rp 289 miliar, Papua Barat Rp 169 miliar, dan Sulsel Rp 157 miliar.
“KPK akan ambil alih kasus korupsi di daerah (Sulsel) jika terindikasi ada intervensi pejabat setempat,” ungkap Basariah.
Namun, kata Basariah, jika masih sebatas supervisi KPK hanya akan berkoordinasi serta memberikan arahan kepada penyidik di daerah.
Sebagai provinsi terpadat di Indonesia bagian timur, gairah perekonomian Sulsel juga cukup tinggi. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh segelintir orang utnuk meraup untung pribadi.
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang meminta agar tiada unsur “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi. “Semua kasus harus diproses secara transparan berdasarkan hukum yang berlaku.
Agus Arifin Nu’mang juga berharap peran serta seluruh masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi. Hanya saja, terkait dengan posisi Sulsel yang berada pada posisi 7 povinsi terkorup di Indonesia, Agus Arifin Nu’mang enggan berkomentar. (ps)
