IDNUSA - Isu beredarnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atau ganda kembali ramai dibicarakan jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 15 Februari mendatang. Tiga kandidat pasangan Calon Gubernur (Cagub)- Wakil Gubernur (Cawagub) meminta pemerintah tegas mengusur tuntas beredarnya KTP palsu dan ganda tersebut.
Cagub nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya bersama tim sudah memberikan laporan dan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait beredarnya KTP palsu dan ganda itu. Menurutnya, hal tersebut sangat mencederai demokrasi yang sudah berjalan baik.
Putra Sulung presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap, agar laporan tersebut diperhatikan agar tak ada noda dalam Pilgub Jakarta nanti.
"Ada laporan dari masyarakat. Kalau masyarakat tak dipercayai, percaya sama siapa kita? Besar harapan kami, laporan tersebut diatensi. Sehingga kecurangan bisa kita cegah," kata AHY di kawasan Jakarta Selatan, kemarin.
Sementara itu, Cawagub nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat menyerahkan semuanya kepada KPU DKI perihal beredarnya KTP palsu dan ganda belakangan ini. Bahkan, dia meminta, agar pihak kepolisian segera menindak penyebar adanya KTP palsu dan ganda tersebut.
Menurut mantan Wali Kota Blitar ini, Pemerintah harus tegas agar tidak menibulkan opini yang sesat. Dia menduga, ada pihak yang tengah berupaya membangun opini tertentu dengan menyebarkan isu terkait e-KTP ganda.
"Kami dan relawan akan terus mengawal dan mendata warga yang belum mendapatkan hak pemilih," katanya.
Senada dengan Djarot, Cagub nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan meminta, agar KPU DKI mengusut tuntas kasus KTP ganda. Namun, hal yang harus direspon cepat oleh KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dituntaskan adalah masalah pemilih dengan surat keterangan (Suket).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menilai, verifikasi Suket saat ini tidak melalui level RT/RW, melainkan langsujng ke kelurahan.
"Pilkada Jakarta disaksikan bukan hanya warga Jakarta, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Proses verifikasi seharusnya dilakukan bertahap mulai dari tingkat rusun hingga kelurahan. Jadi, KTP ganda kita bisa cek mudah dengan data yang ada di tiap kelurahan. Tapi yang susah kan, yang surat keterangan ini," bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3, Anies-Sandi, M Taufik menuding, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta lah yang mengacaukan Pilkada DKI Jakarta dengan adanya KTP palsu dan ganda tersebut.
Hal itu, kata Taufik diawali dari adanya penyisiran daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukannya bersama KPU DKI dari 8,4 Juta menjadi 7,1 Juta. Penyisiran tersebut salah satunya karena KTP ganda.
"Dukcapil DKI itu amburadul datanya. Jangan melihat gambar KTP di medsos lalu semua disamaratakan hoax. Kami saja saat ini sudah menemukan sekitar 184 KTP ganda dan sudah kami laporkan," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD ini juga menyoroti beredarnya 59.000 Suket yang dikeluarkan Dukcapil tanpa adanya alamat dan nama yang jelas. Dia sudah mencoba menanyakan kepada Dukcapil namun hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan.
"Yang belum merekam e-KTP itu berapa ribu. Nah itu diberikan Suket, sampai sekarang Dukcapil tidak terbuka. Suket harus ada dalam satu kartu keluarga. Kalau tidak terdaftar di kk tidak bisa. Dukcapil yang mengacaukan. Kalau terbuka dari sekarang peneriamaan Suket by name by adress bener ga ruahnya disitu," tegasnya. (sn)
