 |
| Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Perwakilan Petani Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Gunarti (kedua kanan) dan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) |
IDNUSA, JAKARTA - Presiden Jokowi dinilai tak berani bersikap terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang dinilai melawan perintah.
Ganjar dianggap telah melawan Presiden Jokowi dan Mahkamah Agung (MA) atas terbitnya izin operasi pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.
Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menyayangkan sikap Presiden.
“Ibu Patmi pahlawan lingkungan yang gigih menyuarakan kelestarian alam tempat tinggalnya,” ujar Akmal dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi.
Ia menilai, persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan di level provinsi. Terlebih, dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 99 PK/TUN/ 2016, jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Pengunungan Kendeng.
Sementara Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan perintah kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.
Namun begitu, Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin baru untuk melanjutkan pengoperasian pabrik.
“Ini adalah bagian dari upaya penyelundupan hukum. Harusnya, Gubernur Ganjar patuhi putusan MA dan Perintah Presiden Jokowi agar menunda semua izin tambang di Pegunungan Kendeng. Sebab, dampak dari pembangunan ini akan merugikan tiga daerah sekaligus, yaitu Kudus, Rembang, dan Pati,” jelas Akmal.
Bahkan sebelumnya perwakilan warga Kendeng yang menemui Jokowi di Istana untuk bersikap soal pabrik semen ini malah melempar persoalan ini pada Gubernur. (ps)
