IDNUSA - Komisi Pemberantasan Korupsi tak terpengaruh dengan ucapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang meminta KPK untuk tidak membuat kegaduhan politik terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan apa yang dilakukan KPK telah sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
"Kami telah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sesuai Undang-undang," kata Febri di kantornya, Selasa, 7 Maret 2017.
Febri mengatakan pengusutan kasus e-KTP terus dilakukan. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Kami sedang mengusut kasus e-ktp dan pengusutan dilakukan di jalur hukum, sebaiknya proses hukum itu dihormati bersama-sama," katanya.
Perkara e-KTP menjadi perkara mega korupsi yang ditangani KPK. Selain angka kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun, perkara ini juga diduga menyeret sejumlah nama besar di kalangan legislatif dan eksekutif.
Sepanjang 2014 hingga berkas dilimpahkan awal Maret 2017, KPK telah memeriksa 294 saksi. Dari ratusan saksi itu, 23 di antaranya adalah anggota Dewan. Febri mengatakan selain dikonfirmasi mengenai proses pembahasan anggaran e-KTP, para anggota DPR itu juga diklarifikasi terkait dengan indikasi aliran dana.
Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kasus e-KTP telah menjadi perbincangan di pengurus pusat hingga ke dewan pimpinan daerah. Ia khawatir jika kasus itu terus berlanjut dan menjadi konsumsi media, elektabilitas Golkar akan terganggu. "Pasti menyandera (Golkar)," ujar dia.
Untuk itu, Setya Novanto mendukung KPK segera menuntaskan penyidikan e-KTP. Namun, ia meminta agar pengusutan tidak menimbulkan kegaduhan politik. "Jangan sampai kegaduhan politik ini mempengaruhi situasi pertumbuhan ekonomi kita yang sudah terbaik, bahkan melebihi negara lain," ucap dia. (tp)
