IDNUSA, JAKARTA - Nelayan belum mendapatkan kado yang indah dalam peringatan Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada hari ini. Sebab, hingga kini nelayan Indonesia masih menghadapi berbagai masalah.
Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat mengatakan, masalah utama nelayan Indonesia saat ini adalah regulasi yang tidak berpihak kepada nelayan kecil dan industri perikanan. Dia menilai, Undang-Undang 32/2014 tentang Kelautan dan UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan masih seperti kertas kosong yang tidak ada manfaatnya buat para nelayan.
"Apalagi sekarang lahir Permen 71/2016 yang menjerat nelayan-nelayan kecil. Pekerjaan rumah utama tentang stuck-nya industri perikanan dan penggantian alat tangkap cantrang membuat noktah hitam kinerja dan janji menyejahterakan nelayan," jelas Adang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/4).
Sementara, program Poros Maritim baru sebatas slogan bagi nelayan sebagai pemilik poros maritim nasional. Ketidakjelasan Poros Maritim terjadi sampai level daerah, sehingga terkesan tidak ada terobosan apapun bagi kesejahteraan nelayan. Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan illegal fishing tidak memiliki efek serius kepada nelayan tradisional, bahkan merusak industri perikanan nasional.
"Rendahnya penguatan dan peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) nelayan kecil. Ini masalah klasik karena memang tidak jelasnya upaya bagi penguatan SDM nelayan," ujar Adang.
Untuk itu, pemerintah diminta dapat menghentikan dan mengeluarkan berbagai peraturan yang merugikan nelayan.
"Presiden harus melihat kondisi nelayan yang saat ini sedang sekarat karena kesejahteraan yang semakin sulit tercapai. Poros maritim untuk siapa, perjelas politik anggaran sampai level provinsi dan kabupaten yang berbasis wilayah kepulauan dan laut sebagai basis utama ekonomi kerakyatan," jelas Adang.
Selain itu, pemerintah harus melihat kembali laut sebagai pusat pertumbuham ekonomi nasional, jangan sampai memunggungi laut. Sebagaimana janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). (rm)
