NUSANEWS, JAKARTA - DPD RI mendesak pemerintah segera mengatasi masalah anjloknya harga bawang merah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dapat mengambil kebijakan untuk koordinasi dengan pihak terkait agar kestabilan harga bahan pangan terjaga.
Senator dari Provinsi Sumbar Nofi Candra menjelaskan, Kabupaten Solok sebelumnya ditetapkan sebagai sentra produksi bawang merah saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkunjung pada Desember 2016. Kehadiran menteri memotivasi petani untuk menggerakkan budidaya bawang merah.
Tetapi saat produksi bawang merah telah meningkat, pemerintah justru tidak bisa menjaga kestabilan harga di petani. Bahkan, Bulog tidak menerima seluruh hasil produksi bawang merah dari petani. Hal itu diperparah dengan kebijakan Bulog yang hanya menampung beberapa jenis bawang merah dari petani yakni bawang merah super dengan harga Rp 14.500 per kilogram.
"Bawang merah yang diterima Bulog jumlahnya terbatas dan tidak setiap hari. Bawang merah yang menengah ke bawah tidak sama sekali. Padahal dulu menteri pertanian bersama Bulog menyampaikan kepada petani akan menampung semua bawang petani dengan kuota tidak terbatas, dan dengan harga minimal Rp 15.000 per kilogram," ujar Nofi kepada redaksi, Selasa (30/5).
Menurut anggota Komite II DPD itu, harga bawang merah di Solok anjlok sejak tiga bulan lalu. Petani merugi dikarenakan harga jual yang rendah, bahkan kini harga bawang merah di kisaran Rp 11.000-Rp 12.000 per kilogram. Untuk itu, Nofi mendesak pemerintah agar menindaklanjuti persoalan harga bawang merah. Selain juga mendesak agar Bulog menerima seluruh produksi bawang merah, tidak hanya jenis tertentu agar harga bawang merah di Solok tidak anjlok.
"Pemerintah agar dapat berkoordinasi untuk menjaga harga pangan. Kita sangat serius mengadvokasi petani. Karena itu kita mohon pada pemerintah untuk koordinasi, khususnya Bulog untuk ketahanan pangan di Indonesia," tegasnya. (rm)
