NUSANEWS, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menyebutkan pemerintahan yang tidak pancasilais itu, pemerintahan yang membiarkan masyarakatnya menggunakan dan mengkonsumsi beras miskin (Raskin) atau yang kini disebut beras sejahtera (Rastra).
"Sudah mah rakyat? miskin, konsumsinya raskin dengan kualitas beras yang jelek, harus bayar lagi. Itu tidak pancasilais," kata Dedi di Purwakarta, Kamis (1/6/2017).
Demi mewujudkan sifat pancasilais, dirinya menyarankan agar para pejabat, anggota dewan, pengusaha, pegawai negeri hingga swasta. Dapat menyisihkan sedikit rezekinya membantu rakyat kurang mampu, iuran dan bekerja sama dalam menyejahterakan sesama.
"Lebih baik itu uangnya, daripada kita terus terusan sistem yang tidak perlu, udah pakai aja subsidi rakyat miskin dari iuran masyarakat," ungkapnya.
Pemerintah kabupaten Purwakarta pun telah mewujudkan hal tersebut, yaitu dalam bentuk ATM beras dari program Bank Perelek. ATM itu memfasilitasi warga yang kurang mampu, untuk mendapatkan beras dengan kualitas tinggi secara gratis.
"Berasnya (yang terkumpul) dari hasil sumbangan, hasil gotong royong dan subsidi pemkab, nah itu baru pancasilais. Subsidi pemkab dari sawah 20 hektar, hasil sawah padinya, diisikan ke ATM ATM beras yang ada," tambah Dedi.
Orang nomer satu di Purwakarta itu pun memiliki target, pada bulan Juli 2017 nanti, seluruh masyarakat di daerahnya, tidak lagi ada yang mengkonsumsi rastra yang memiliki kualitas rendah.
"Pokoknya bulan Juli, rakyat purwakarta gak boleh lagi makan beras rasta, saya merasa terhina kalau ada masyarakat yang makan beras rasta. Tidak pancasilais," pungkasnya, tegas. (ar)
