NUSANEWS, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ternyata sudah terperangkap dalam jeratan utang. Tak hanya untuk membayar utang baru tapi juga utang baru akan banyak dilakukan pemerintah ini. Sejauh ini klaim pembangunan infrastruktur yang menjadi alasan pemerintah memuluskan utang.
Menurut Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2017 sendiri, APBN 2017 hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp 387,3 triliun. Sementara target pembiayaan proyek infrastruktur selama lima tahun mencapai Rp5.000-an triliun.
“Jadi dengan mendorong infrastruktur itu telah menyimpan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan yakni utang negara yang semakin menggunung,” kata dia, kepada Aktual.com, Selasa (11/7).
CBA menilai, kondisi utang negara saat ini tidak bisa dianggap enteng. Apalagi kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan di APBN Perubahan 2017 menaikkan defisit anggaran dari 2,41 persen menjadi 2,92 persen.
Angka itu justru mendekati batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bayangkan saja di tahun 2017 ini, kata dia, Pemerintah Jokowi harus membayar bunga utang sebesar Rp221,2 triliun yang sudah jatuh tempo. Kemudian, pemerintah juga harus membayar pokok utang sebesar Rp 293,3 triliun.
“Jadi, jika ditotal antara bunga utang ditambah pokok utang, maka yang harus dibayar oleh Pemerintah sebesar Rp514.5 triliun. Belum lagi mengambil utang baru,” kata dia.
Dengan defisit 2,92 persen, maka potensi utang pemerintah mencapai Rp433-467,3 triliun. Atau naik Rp33-67,3 triliun dibanding target di APBN 2017 sebesar Rp400 triliun.
“Untuk itu, Jokowi harus benar-benar ketat mengawasi setiap sen anggaran negara yang mengalir di tubuh pemerintahannya itu. Karena berasal dari utang dan itu uang rakyat,” jelas dia.
Anggaran tersebut, kata dia, harus dipastikan digunakan untuk program yang produktif dan bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat luas, jangan sampai anggaran negara tersebut malah dijadikan bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Apalagi saat ini, jumlah utang negara tercatat Per Mei 2017 mencapai Rp3.672,33 triliun. Terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%).
Dalam bulan Mei 2017 terdapat Penambahan utang bersih sebesar Rp4,92 triliun Rupiah berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 11,03 triliun dan pelunasan pinjaman sebesar Rp 6,11 triliun.
Jokowi sendiri berencana melakukan penambahan utang lagi sebesar Rp 76,6 triliun hal ini dilakukan demi menutup defisit anggaran 2017.
“Beban belanja negara yang terus membengkak setiap tahunnya ditambah utang negara beserta bunga yang semakin meroket tidak sanggup ditutupi anggaran negara yang tersedia. Defisit anggaran pasti tinggi. Tapi Jokowi tak khawatir sebab masih bisa ngutang,” pungkasnya. (akt)
