logo
×

Kamis, 20 Juli 2017

Setya Novanto Tersangka, DPR RI: Yuk Bersih-bersih

Setya Novanto Tersangka, DPR RI: Yuk Bersih-bersih

NUSANEWS, JAKARTA -  Penetapan tersangka terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto atas kasus korupsi e-KTP itu diyakini membawa pengaruh buruk pada citra lembaga para wakil rakyat itu.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta para pimpinan DPR untuk melakulan sejumlah langkah pemulihan citra dan bersih-bersih di gedung parlemen itu.

“Pimpinan DPR harus melakukan recovery secara cepat untuk menimbulkan image baik. Mereka bersifat kolektif kolegial. Harus memiliki langkah strategis untuk memulihkan citra DPR,” kata politisi senior PKB, Rabu (19/7) kemarin.

Meski begitu, Lukman yakin, kinerja DPR sama sekali tak akan terganggu meski Papa Novanto tersangkut korupsi KTP ber-chip itu.

Salah satunya soal RUU Pemilu yang bakal dibahas dalam Rapat Paripurna hari ini yang diyakininya bakal berjalan lancar.

“Sebab, pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Semua pimpinan mempunyai kedudukan yang sama,” jelasnya.

Karena masih menjabat sebagai ketua DPR, Novanto pun tetap diagendakan memimpin Rapat Paripurna DPR hari ini.

“Saat Pansus RUU Pemilu bertemu dengan Pimpinan DPR, mereka mengatakan Rapat Paripurna penetapan RUU Pemilu dipimpin langsung oleh Pak Novanto. Tapi, saya tak tahu apakah Pak Novanto tetap mimpin atau tidak,” ujar Lukman.

Menyikapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, berbagai langkah terkait pemulihan citra DPR telah dikumunikasikan.

Namun, ia meminta, masing-masing anggota Dewan juga bekerja keras dalam memperbaiki citra DPR di ruang publik.

“Semua langkah kita akan komunikasikan. Secara aturan main dan ketentuan, kita tidak boleh berbeda, tidak boleh mendesak-desak yang tidak sesuai dengan peraturan,” ujar Taufik.

Mengenai pimpinan Rapat Paripurna hari ini, Taufik tak memastikan rapat tersebut bakal dipimpin Setya Novanto.

“Kalau Rapur (Rapat Paripurna) kan tergantung ya. Kalau terkait politik berarti Korpolhukam (Koordinator Politik, Hukum, dan HAM), kalau Kesra itu kan Korkesra (Koordinator Kesejahteraan Rakyat), terkait keuangan itu Koreku (Koordinator Ekonomi dan Keuangan). Jadi, tergantung besok (hari ini, red),” tutupnya. (ps)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: