NUSANEWS - Forum Indonesia untuk Transparansi meminta Presiden Joko Widodo tidak menyetujui usulan kenaikan anggaran DPR tahun 2019. Pasalnya, kenaikan anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000 itu bisa menyakiti hati rakyat.
"Fitra konsisten menolak kenaikan anggaran DPR yang digunakan untuk fasilitas dan gedung baru. Oleh karena itu Fitra merekomendasikan Bapak Presiden Jokowi, untuk tidak menerima usulan DPR tersebut, karena bisa menyakiti hati rakyat," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto Yenny melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (15/4/2018).
Yenny mengatakan, Fitra konsisten menolak kenaikan anggaran DPR, terutama yang digunakan untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi. Menurutnya, kenaikan anggaran tidak sebanding dengan kinerja legislasi dan target Program Legislasi Nasional Prioritas. Pada tahun 2017.
“DPR hanya mampu mengesahkan lima undang-undang, di luar RUU kumulatif terbuka, dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 53 RUU. Rendahnya kinerja legislasi juga dibaregi dengan buruknya citra DPR karena pimpinan dan anggota DPR yang bermasalah hukum,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000.
Anton menjelaskan, anggaran terebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000. Anggaran untuk satker dewan diperuntukkan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi sebesar Rp 926.701.869.000 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.937.867.650.000.
Kedua, untuk satker Setjen DPR, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2.856.606.342.000. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk membiayai dua program. Sebanyak Rp 2.788.220.591.000 untuk program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Sisanya, kata Anton dilansir Kompas.com, sebesar Rp 68.385.751.000 digunakan untuk program dukungan keahlian fungsi dewan. "Kami semua berharap usulan ini disetujui di Rapur dan disampaikan ke pemerintah," kata Anton. Anton menilai kenaikan anggaran tersebut wajar mengingat adanya rencana penambahan gedubg tahap kedua, penambahan akomodasi atau rumah bagi 15 anggota dewan periode berikutnya, penambahan dan penambahan anggaran untuk alat kelengkapan dewan.
SUMBER
