Oleh: Arta Siregar
Penulis adalah alumni Ilmu Pemerintahan Unpad
SEJAK Kamis, 26 April 2018, publik antusias menyambut kesediaan DR. Rizal Ramli menjawab tantangan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk mengadu data secara terbuka dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai utang Indonesia.
Beberapa organisasi gerakan dan media telah menyatakan bersedia memfasilitasi adu data terbuka itu.
Antusiasme publik sangattinggi dan berharap adu data terbuka tentang utang yang selama ini menjadi pembicaraan di tengah masyarakat itu akan menjadi panggung yang menarik dan bisa menghadirkan dua perspektif yang berbeda.
Penjelasan pemerintah tentang kondisi utang Indonesia selama ini cenderung searah dan menimbulkan anggapan bahwa pemerintah ngeles dari berbagai kritik yang esensinya meminta pemerintah untuk lebih waspada.
Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa saat dirinya dilantik menjadi Presiden, beban bunga utang luar negeri setiap tahun sudah mencapai angka Rp 250 triliun. Tentu saja, jika ditambah dengan beban cicilan pokok utang yang dibayar setiap tahun dari APBN angka itu akan lebih besar lagi.
Data cicilan pokok utang yang dibayar tiap tahun lewat APBN ini jarang terungkap. Namun menurut beberapa sumber, jumlahnya cicilan pokok dan bunga utang yang dibayar melalui APBN mencapai Rp 650 triliun.
Anggaran untuk bayar cicilan dan bunga utang ini lebih besar dari anggaran pendidikan ataupun anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahun.
Namun sayang, pendukung pemerintahan Jokowi (lebih tepatnya buzzer politik) justru merendahkan pesan Presiden Jokowi yang meminta debat terbuka tentang utang Indonesia tersebut.
Buzzer seperti Yustinus Prastowo yang mencari-cari perhatian untuk menggantikan Sri Mulyani berdebat dengan Rizal Ramli, adalah salah satunya. Juga ada buzzer Rustam Ibrahim yang lebih suka monolog dalam membuat framing opini di twitter selama ini.
Padahal, kalau mereka mau memahami, pesan Jokowi untuk debat terbuka mengenai utang dengan Sri Mulyani adalah bagian dari upaya berlaku adil dalam kebijakan publik.
Toh, semua juga mengerti bahwa Menkeu Sri Mulyani adalah bagian dari pemerintahan era sebelumnya yang mewariskan beban bunga utang sebesar Rp 250 triliun dalam APBN setiap tahun yang sempat disinggung Jokowi.
Wajar jika Jokowi menginginkan agar para pihak yang selama ini punya sikap kritis atau memiliki pandangan alternatif terhadap persoalan utang ini bisa menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, Jokowi tepat. Meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menghadapi secara langsung pandangan alternatif tersebut.
Tapi anehnya, buzzer pendukung pemerintah Jokowi tidak paham.
Buzzer seperti Yustinus Prastowo justru coba-coba untuk mengajukan diri menggantikan Sri Mulyani yang diperintahkan Jokowi untuk melayani debat terbuka tentang utang Indonesia.
Itu sesungguhnya tak lebih dari usaha untuk menghindarkan junjungannya (Sri Mulyani) dari pengadilan oleh publik.
Tentu saja para pemuja Sri Mulyani ini akan mencari berbagai cara agar junjungannya tidak menanggapi tawaran yang diterima oleh pak Rizal Ramli.
Sebetulnya, daripada mencari-cari jalan ngeles, lebih baik para pemuja tersebut menyiapkan Sri Mulyani agar punya sikap ksatria. Katanya, dia adalah menteri keuangan terbaik di dunia, mengapa diminta Presiden memberi penjelasan terbuka tentang utang luar negeri Indonesia dalam forum ilmiah tidak berani?
Penulis punya pesan khusus untuk Yustinus Prastowo. Daripada Anda berdebat dengan Rizal Ramli, lebih baik Anda berdebat dengan saya saja.
Masa pengamat perpajakan mau debat makro ekonomi dengan ekonom kelas internasional seperti Rizal Ramli.
SUMBER
