NUSANEWS - Ekonom menilai utang Pemerintah dalam APBN 2018 ditingkat mengkhawatirkan. Dinyatakan Kementerian Keuangan utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Kekhawatiran ekonomi tersebut dinilai Kementerian Keuangan lantaran kesalahan seluruh stakeholder bangsa.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Scenaider Siahaan mengatakan transformasi ekonomi dipicu melalui Sumber Daya Manusianya. Sehingga bila ekonomi Indonesia buruk itu kesalahan seluruh bangsa.
“Kalau ekonomi kita tidak benar, itu salah kita semua. Sebab transformasi ekonomi adalah melalui SDM, solusinya adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan SDM,” katanya dalam diskusi ILUNI UI bertema “Meningkatnya Utang: Keharusan atau Salah Kelola?” di Gedung Rektorat UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (03/04/2018).
Dia menampik kritik-kritik ekonom yang mengkritisi utang negara dinilai mengkhawatirkan, menurutnya utang negara saat ini masih dalam kondisi aman. Alasannya utang aman, selama pemerintah mampu menjamin membayar utang tersebut.
“Utang ada karena belanjanya ada. Pemerintah nggak pernah berutang tiba-tiba tanpa ada kebutuhan. Jadi logikanya bukan utang buat apa, tetapi uang belanja buat apa,” ujarnya.
Scenaider mengatakan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dari pembiayaan APBN. Sebab lainnya, penerimaan negara lebih kecil dibandingkan pendapatan dari perpajakan. Dalam APBN 2018 misalnya dirancang belanja Rp 2.220,7 triliun dengan pendapatan Rp 1.894,7 triliun.
Jika dilihat, ada ruang sekitar Rp 325,9 triliun. Akan tetapi, pemerintah berencana menarik utang Rp 399,2 triliun yang Rp 65,7 triliun di antaranya untuk investasi.
“APBN ada belanjanya kebutuhannya kemudian sumber penerimaannya kalau perpajakannya kurang atau defisitkan ditutup dari utang,” katanya.
Ia menambahkan, pembiayaan dari utang dilakukan untuk belanja yang tidak bisa ditunda seperti belanja pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Penarikan utang juga dilakukan untuk mengembangkan pasar uang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Utang menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan bisa dipakai mengembangkan pasar uang. Menjadi alternatif investasi bagi masyarakat dan mengurangi biaya operasi moneter BI menggunakan SBN,” tuturnya.
Kemenkeu berharap, ekonom untuk tidak menyampaikan hal-hal yang memicu kekhawatiran. “Seharusnya duduknya ekonom dalam diskusi-diskusi ini untuk mencarikan solusi,” pungkas Scenaider.
SUMBER
