logo
×

Minggu, 15 April 2018

Soal Presiden Bikin Rakyat Miskin, PPP: Kalau Kritik Pakai Data

Soal Presiden Bikin Rakyat Miskin, PPP: Kalau Kritik Pakai Data

NUSANEWS - Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) Eggi Sudjana menyebut Presiden membuat rakyat miskin. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru menilai sebaliknya. "Faktanya kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, ketimpangan menyempit yang dilambangkan dengan Gini Ratio yang terus naik," kata Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy), Minggu (15/4/2018).

Rommy menilai yang diungkapkan Eggi cenderung berbentuk provokatif. Ia meminta Eggi memberi pernyataan sesuai data. "Kalau kritik jangan pakai kebencian dong, pakai data. Agar objektif, bukan provokatif," sebut Rommy.

Sebelumnya, Eggi menilai Jokowi membuat rakyat miskin karena sumber daya alam di telah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia katakan itu, jangan sampai salah memilih seorang pemimpin. "Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, tadi pagi.

Eggi lalu menerangkan kalau sasaran kritikan yang ia maksud mengacu ke semua presiden yang menjabat di Indonesia, termasuk juga Jokowi. Eggi lantas bicara tentang fenomena kemiskinan yang berada di masyarakat. Menurut Eggi, yang terjadi sekarang ini yaitu kemiskinan struktural.

"Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi karena secara struktur baik itu Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan," kata Eggi dalam perbincanan, sore ini.

"Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," sambung Eggi.

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: