NUSANEWS - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada sabotase sola tercecernya e-KTP warga Sumatera Selatan yang tercecer di Bogor. Namun, menurut Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono alasan Mendagri itu membingungkan.
Menurutnya, kejadian serupa pernah terjadi saat Pilkada Jakarta Tahun 2017 yang lalu.
"Ada persoalan serius ketika Mendagri menyebutkan ada sabotase dalam hal tercecernya E-KTP ini. Kesimpulan ini terlalu dini. Sebelum ada penyelidikan independen. Seolah Kemendagri ingin berlepas diri dengan kejadian ini," kata Sutriyono saat dihubungi, Senin (28/5/2018).
"Terkait dengan pernyataan ini, Kemendagri harus menjelaskan kepada publik perihal sabotase tersebut. Bagaimana bisa sebuah institusi negara bisa disabotase? Lantas, siapa yang melakukan saboatese? Motifnya apa untuk melakukan sabotase," tambahnya.
Politisi PKS ini pun menegaskan, pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kemendagri tentang kesimpulan sabotase tersebut.
"DPR perlu mengetahui dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait saobotase tersebut. Jika ini memang terjadi, ada persoalan serius, organ pemerintah bisa disabotase. Berarti ada persoalan security serius dalam hal ini," tuturnya.
"Atas dasar pernyataan Kemendagri, soal saboatase dalam tercecernya E-KTP tersebut, maka kami selaku anggota Komisi II meminta presiden untuk turun langsung. Kepada presiden kami menyampaikan ada persoalan genting dimana dokumen warga negara dan negara tercecer akibat disabotase seperti yang dikemukan oleh Kemendagri," tegasnya.
Jelas, lanjut Sutriyono, negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga E-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum.
"Ini sangat mungkin disalahgunakan. Kemendagri harus bertanggungjawab. Tidak cukup memberikan sanksi pada pejabat paling bawah. Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali dikemudian hari. Ini yang sudah kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," pungkasnya.
SUMBER
