NUSANEWS - Kebijakan Kementerian Agama yang merilis 200 nama ulama atau mubalig seolah mengkotak-kotakkan kelompok agama dan rawan reaksi masyarakat yang tokoh agamanya tidak masuk daftar.
"Langkah itu justru mengkotak-kotakkan ulama, dan akan ada reaksi balik dari para pendukung kiai, ulama yang tidak masuk daftar," ujar Sekjen PKB Abdul Kadir Karding ketika dihubungi sesaat lalu, Senin (21/5).
Karding menilai dengan adanya daftar 200 nama itu dikhawatirkan akan muncul pengelompokan ulama pendukung dan anti pemerintah.
Dia menyarankan kepada Kemenag untuk segera mencabut daftar nama itu. Pasalnya, dengan adanya kebijakan itu sama sekali tidak menjamin publik 100 persen memberikan simpatinya.
"Justru publik akan semakin bersimpati kepada ulama yang tidak masuk, karena mereka menganggap didiskriminasi ulamanya," demikian Karding yang juga anggota DPR ini.
SUMBER
