NUSANEWS - Akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah masih pro kontra. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, Indonesia bisa dikatakan Indonesia hebat dan berdaulat jika bisa mengambil kembali harta nenek moyang dengan cerdas , bukan dengan 'dikadalin' oleh orang asing yang tidak beritikad baik.
"Karena masih banyak pihak asing yang masih dan saling menghormati terhadap setiap kontrak ataupun taat terhadap UU dan Peraturan yang berlaku di negara tempat dia berinvestasi," kata Yusri.
Menurutnya yang dilakukan Pemerintah Jokowi dengan PT Freeport Indonesia (FI) baru sebatas teken HoA (head of agreement) yang tidak mengikat antara PT Inalum Indonesia dengan PTFI , dan biasanya PTFI baru mau serius membahas soal izin kalau IUPK atau rekomendasi ekspor konsentratnya akan berakhir untuk mohon perpanjangan.
Yusri mengingatkan apa yang disampaikan Guru Besar Hukum dari UI Prof Hikmahanto Djuwana yang menyatakan "jangan eforia". Apalagi biasanya tim hukum Indonesia di pasal pasal detailnya sering kalah karena ada adagium "the devil is on the detail " (setannya ada dimasalah detail).
"Itu fakta dan akibatnya kita rasakan bersama," ujar Yusri Usman kepada Harian Terbit, Minggu (15/7/2018).
Yusri menuturkan, Prof Hikmahanto sebelumnya pada Juni 2015 sudah pmengingatkan Pemerintah Jokowi agar jangan membahas soal perpanjangan kontrak Freeport sebelum Desember 2019. Jadi siapa pembisik Jokowi yang telah menjerumuskannya. Oleh karenanya, ujar Yusri, ia bersama dengan Dr Ahmad Redi, Marwan Batubara dan lainnya dari Koalisi Penyelamat Pengelolaan SDA sesuai konstitusi telah menggugat Permen ESDM Nomor 5 dan 6 turunan PP Nomor 1 tahun 2017 ke Makamah Agung (MA).
Oleh karena itu, sambung Yusri, wajar pertanyaan banyak pihak kenapa PT FI sudah menguras harta kekayaan Indonesia selama hampir 50 tahun, akan tetapi kenapa Indonesia sulit mengusainya hanya 51% saja. Itupun katanya kalau PT Inalum berhasil menguasai 51% dari hasil beli PI Rio Tinto, yang nilainya akan dikonversi menjadi saham terhitung awal tahun 2022 oleh PT FI. Lebih mirisnya lagi adalah hak kontrol kelola 100% sepenuhnya tetap oleh PT FI. Sehingga sangat tidak wajar akuasisi tersebut.
Sementara itu, Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Anaslisis Kebijakan dan Anggaran) Adri Zulpianto mengatakan, soal akusisi Freeport maka Indonesia harusnya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser.
Oleh karenanya sangat aneh jika Indonesia harus mengeluarkan uang Rp 55 triliun hanya untuk Freeport. Karena semua aset yang ada di Papua merupakan milik Indonesia sebagai negara berdaulat.
"Apakah itu termasuk pembohongan atau bukan yang dilakukan pemerintah tapi yang jelas Freeport adalah kekayaan alam Indonesia yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pihak lain," paparnya.
Kampanye
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari bantahan bahwa Indonesia belum bisa akusisi saham Freeport juga memperlihatkan ternyata memang belum terjadi akusisi. Karena hingga saat ini masih negoisasi yang panjang antara pemerintah Indonesia dengan Freeport. Tapi ironisnya, pemerintah sudah gembor gembor ke publik bahwa sudah terjadi akusisi Freeport.
"Jadi hal seperti pemerintah hanya sekedar kampanye agar dilihat pemerintahan Jokowi berhasil," jelasnya.
Oleh karena itu, sambung Uchok, pemerintah harus menghentikan semua kerjasama dengan Freeport. Karena pemerintah tinggal tunggu saja waktu kontraknya habis dengan Freeport. Selain itu diminta pemerintah jangan suka bergelap gelap dengan cara atau membuka hasil negoisasi tersebut. Karena jika itu dilakukan maka terlihat sekali pemerintah kurang cerdas ketika bekerjasama dengan Freeport.
"Seakan-olah kita telah suka sebab Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu cuma, maaf, bohong-bohongan, sebab operasional masih mereka, semuanya masih mereka. Gitu," kata Amien di tempat acara di aula Masjid Al-Furqon, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/7/2018).
Tapi Amien tak mau meneruskan ucapannya soal Freeport itu. "Saya tak ingin mendalami ini sebab ada yang lebih ahli, nanti saya sanggup salah," ujarnya.
Tidak Mudah
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mudah untuk melakukan negosiasi dalam proses akuisisi saham Freeport karena selama ini ternyata berjalan sangat alot.
"Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.
SUMBER
SUMBER
