logo
×

Selasa, 17 Juli 2018

Postingan Mahfud MD Seperti Menyindir Sikap Prabowo Subianto

Postingan Mahfud MD Seperti Menyindir Sikap Prabowo Subianto

NUSANEWS - SEBUAH postingan Mahfud MD terasa seperti sedang menyindir Prabowo Subianto yang tengah menggalang segalanya untuk maju di pemilihan presiden 2019.

Mahfud memposting tulisan yang bernada sindiran itu di akun instagramnya @mohmahfudmd, Selasa (17/7/2018) malam.

@mohmahfudmd menulis 'Dalam berargumentasi atau berpendapat, jangan asal bicara, perlu adanya sistematis, serta karakter penyampaian yang masuk akal, kuat dan berbasis data.'

Beberapa warganet pun menganggap postingan @mohmahfudmd sebagai sindiran untuk kubu lawan, Prabowo Subianto.

@kuntjoromalik menulis 'Gue demen bgt tiap liat kepsion nye prof mahfud , g panjang tp artinya lebih dari tertara rapih dan berkelas , beda sama warung sebelah'.

@denywenk menulis 'Beda ya sama sebelah, berebut kekuasaan. Memaksakan kehendak.'

Postingan @mohmahfudmd yang terdengan menyidir Prabowo Subianto. (instagram @mohmahfudmd)

Sebelumnya Prabowo Subianto memang sempat dianggap berpendapat tanpa data jelas terkait mark up pembangunan LRT.

Prabowo Subianto  menyebutkan bahwa nilai pembangunan light rail transit ( LRT) Palembang menimbulkan polemik.

Dalam sebuah pidatonya di Palembang Kamis lalu, Prabowo merasa sangsi dengan nilai investasi LRT Palembang yang mencapai Rp 12,5 triliun dengan panjang 24 kilometer.

Menurut Prabowo, riset indeks pembangunan LRT di dunia menyebutkan biaya pembangunan LRT 8 juta dollar AS per kilometer.

Namun di Indonesia, melebihi jumlah itu. Dia pun menyimpulkan bahwa dana yang dihabiskan untuk membangun LRT Palembang setiap kilometernya mencapai 40 juta dollar AS.

“Jadi pikirkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 kilometernya. Jika 8 juta dollar AS itu saja bisa mendapatkan untung, apalagi 40 juta dollar AS? Karena saya mengerti hal ini banyak yang membenci saya,” kata Prabowo.

Tapi tak ada data jelas soal itu, dan akhirnya membuat publik menyerang balik pernyataan tersebut lewat media sosial.

Dipastikan Ngawur

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada penggelembungan dana dalam pembangunan LRT Palembang.

"Menurut hemat saya, sinyalir yang disampaikan (penggelembungan dana) itu tidak benar," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Budi Karya mengaku, telah berhati-hati dalam mengelola APBN. Untuk menentukan nilai proyek LRT, lanjut Budi, pihaknya telah melibatkan konsultan keuangan internasional.

"Kita itu sangat berhati-hati mengelola dana APBN. Oleh karenanya, kami melibatkan banyak konsultan, terutama konsultan internasional. Kita harapkan sangat governance. Yang kedua, kita melibatkan instansi-instansi yang berwenang di negara ini," imbuh dia.

Lebih murah

Sedangkan berdasarkan data yang dirilis Kemenhub, nilai investasi LRT Palembang justru lebih murah jika dibandingkan dengan LRT Manila Line 1 di Filipina dan LRT Kelana Jaya Line di Malaysia.

Dana yang dikeluarkan untuk membangun LRT Kelana Jaya Line adalah sekitar 63 juta dollar AS per kilometer atau sekitar Rp 817 miliar per kilometer (kurs Rp 13.000).

Namun LRT Kelana Jaya Line memang mempunyai jalur sepanjang 34,7 kilometer, 25 unit stasiun, dan 120 unit kereta.

Kemudian, investasi lebih besar digunakan untuk membangun LRT Manilla Line 1, yakni 77 juta dollar AS per kilometer atau setara dengan Rp 1,004 triliun per kilometer.

LRT Manilla Line 1 ini mempunyai jalur kereta sepanjang 23 kilometer, 14 unit stasiun, dan 108 unit kereta. Lantas, bagaimana dengan LRT Palembang?

Data Kemenhub menunjukkan, nilai investasi untuk LRT Palembang adalah 37 miliar dollar AS per kilometer atau senilai dengan Rp 484 miliar per kilometer. LRT Palembang mempunyai jalur sepanjang 23,4 kilometer, 13 unit stasiun, dan 24 unit kereta.

"Terkait nilai kontrak pembangunan LRT di Indonesia khususnya LRT Palembang yang dinilai relatif besar, dijelaskan bahwa nilai kontrak tersebut bukan merupakan nilai mutlak, tetapi pembayarannya dilakukan berdasarkan realisasi atas pengeluaran kontraktor yang telah diaudit BPKP," tulis Kemenhub dalam data yang diterima Kompas.com, Minggu (24/6/2018).

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: