NUSANEWS - Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) antara lain rumah dengan uang muka alias down payment (DP) 0 rupiah.
Warga Jakarta sudah lama menanti realisasi rumah DP 0 rupiah itu. Tapi yang didapatkan hanya berupa janji saja. Misalnya, 17 April lalu, Sandiaga bilang warga sudah bisa memesan rumah DP 0 rupiah pada Mei 2018, setelah Anies meneken Pergub. Ternyata, kala itu, Anies hanya meneken Pergub tentang UPT. Belum ada personalia dan skema pembiayaan. Akhirnya batal pemesanan rumah.
Sandiaga kembali menjanjikan rumah DP 0 rupiah dapat dibeli warga Jakarta usai Lebaran lalu. Tapi itu pun belum terwujud. Sekarang, Sandiaga berjanji pada akhir Agustus 2018 ini.
"Rencananya itu mudah-mudahan di kuartal ketiga ini. Targetnya itu adalah Agustus atau Agustus akhir. Kami lagi menunggu verbalnya ini," kata Sandi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/7).
Saat ini, sebut Sandiaga, unit pelaksana teknis (UPT) yang dipimpin Dzikran Kurniawan masih merumuskan sistem pemesanan. Nantinya, rumah DP nol rupiah juga bisa dibeli secara online.
Sejauh ini, Peraturan Gubernur (Pergub) soal skema pembiayaan masih dalam perumusan. Setiap dinas terkait akan memberikan masukan untuk kemudian memunggu persetujuan Gubernur Anies.
"UPT perumahan sekarang lagi menyusun rancangan Pergub. Semuanya nanti akan tercakup di Pergub ini, pendaftaran, pembayaran, skema pembiayaan," tuturnya.
Sekadar mengingatkan, Pemprov DKI sudah groundbreaking proyek DP 0 rupiah pada 18 Januari 2018 lalu di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Meskipun aturan belum ada, groundbreaking saat itu dilakukan sebagai tanda keseriusan Pemprov DKI mewujudkan program unggulannya tersebut.
Menanggapi hal itu, Indonesia Property Watch (IPW) menilai, ketersediaan lahan akan mempersulit realisasi program DP 0 rupiah. Itu makanya hanya janji-janji saja yang diperoleh warga Jakarta. "Bukan dana kendalanya, tapi ketersediaan lahan," kata CEOIPW Ali Tranghanda, dalam keterangannya.
Dia menyarankan, Pemprov DKI jangan terlalu banyak disibukkan dengan skema DP 0 rupiahnya. Sebab, sebagus apa pun skemanya, yang penting lahannya ada. Untuk menghadapi kendala lahan, Pemprov DKI dapat menggandeng badan usaha milik negara atau daerah. Yakni dengan menyediakan lahan baru atau melakukan revitalisasi lahan-lahan Pemprov DKI maupun lahan BUMN atau BUMD.
"Skema pembiayaan bisa dibuat sebagus apa pun, tapi lahannya gak ada. Ketersediaan lahan dulu harus dipastikan," sarannya.
Dalam hitungannya, untuk realisasi program ini, Pemprov DKI harus siap menyediakan dana Rp 2,7 triliun atau 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.
"Angka ini untuk target awal 50 ribu kepala keluarga. Mari lebih serius menyusun program rumah untuk rakyat Jakarta ini. Sebab, banyak masyarakat Jakarta yang menantikan program ini segera direalisasi," tandasnya.
Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilik Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan mengaku, persiapan penjualan rumah DP 0 rupiah telah rampung. Khususnya untuk registrasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Sudah ready, menunggu waktu resmi untuk dapat diakses masyarakat," kata Dzikran.
Dipaparkannya, sistem registrasi dan verifikasi MBR terintegrasi data kependudukan. Sistem ini akan sangat selektif. Sistem otomatis menyeleksi MBR yang berkesempatan membeli unit rumah DP 0 rupiah. Data kebutuhan backlog akan detail by name, by address, serta akan ditetapkan daftar nominatif MBR penerima fasilitas DP nol.
"Dari daftar ini diambil yang akan KPR sesuai dengan suplai yang tersedia. Dengan sendirinya akan tercipta antrean pembiayaan perumahan," ungkapnya.
Pihaknya saat ini tinggal menunggu keputusan akhir Gubernur Anies Baswedan tentang skema, rate, porsi, dan prioritas yang akan digunakan.
SUMBER
