NUSANEWS - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menduga ada ketidakberesan di antara partai politik koalisi pendukung Joko Widodo.
Dugaan itu muncul lantaran Jokowi sampai hari ini belum juga memutuskan, dan mengumunkan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan menjadi pasangannya pada Pilpres 2019 nanti.
"Ketidakberesan itu saya duga muncul karena saat ini sedang terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat di lingkungan partai koalisi dan di lingkaran elite Jokowi," kata Said melalui siaran persnya kepada rilis.id Selasa (24/7/2018).
Said mengatakan, terjadi persaingan untuk mendapatkan posisi cawapres di lingkaran parpol koalisi Jokowi.
Persaingan itu di antaranya, ujar dia, melibatkan PDI Perjuangan dan PKB.
"Nama Susi Pudjiastuti dan Budi Gunawan kabarnya lebih diprioritaskan PDIP, sementara PKB tetap melakukan penetrasi untuk meloloskan ketua umumnya Muhaimin Iskandar," ujar Said.
Tak hanya itu, lanjut Said, persaingan juga terjadi di lingkaran elite Istana, antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
JK belakangan memutuskan untuk maju kembali di Pilpres 2019 bila gugatannya di MK dikabulkan.
"Sedangkan Luhut, walaupun bukan ketua umum parpol, bukan pula wakil presiden seperti JK, tetapi dia disebut-sebut berusaha ikut 'cawe-cawe' dalam pengisian posisi cawapres Jokowi," lanjutnya.
Said menilai, munculnya nama Menteri Sri Mulyani Indrawati sebagai kandidat cawapres Jokowi tak bisa dilepaskan dari pengaruh Luhut yang memiliki hubungan cukup erat.
Bahkan, menurutnya, ditariknya Sri dari Amerika Serikat oleh Jokowi untuk masuk di kabinet Jokowi-JK juga disebut-sebut karena ada peran Luhut.
"Jadi, aksi tarik-menarik kepentingan dilingkungan parpol koalisi dan di lingkaran elit Jokowi itulah yang saya duga menjadi penyebab tertundanya pengumuman cawapres Jokowi," tandasnya.
SUMBER
