NUSANEWS - Ketua Koalisi Ummat Madani (KUM) Syarwan Hamid menilai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mau mendengarkan suara rakyat alias budek.
Menurutnya, berbagai hal yang pernah disuarakan atau dituntut umat Islam tidak pernah digubris Jokowi. Bahkan, dia berpendapat Jokowi cenderung mengambil langkah mengkriminalisasi tokoh-tokoh Islam.
"Pemerintahan yang budek, tidak mau mendengarkan suara rakyat," kata Syarwan saat memberikan kata sambutan dalam acara deklarasi dukungan KUM pada Amien Rais menjadi calon presiden di Pilpres 2019 di Restoran Al-Jazeerah, Jakarta Timur pada Sabtu (30/6).
"Kalau melihat kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini sebagian besar umat Islam, tuntutan umat Islam pun tidak digubris bahkan cenderung dikriminalisasi tokoh-tokohnya."
Dia juga berpendapat Pemerintahan Jokowi tidak bisa dikontrol. Bahkan, menurutnya, kontrol tersebut tidak bisa dilakukan oleh DPR yang memiliki fungsi pengawasan.
Hal itu, lanjut Syarwan, terbukti dengan terwujudnya berbagai keinginan pemerintah yang sempat mendapatkan sorotan tajam oleh DPR, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), kebijakan tentang tenaga kerja asing asal China, hingga reklamasi di pantai utara Jakarta.
"Pemerintahan yang tidak bisa dikontrol, kemudian DPR yang tidak bisa kontrol," tuturnya.
Berangkat dari itu, Syarwan menilai Indonesia harus memiliki sosok presiden yang memiliki komitmen tinggi terhadap umat Islam. Menurutnya, sosok pemimpin yang memusuhi umat Islam tidak akan berhasil menang.
Kalaupun menang, lanjutnya, sosok tersebut akan dirongrong secara terus menerus sepanjang hidupnya.
Selain itu, kata Syarwan, Indonesia juga harus memiliki sosok presiden yang berani mengatur kembali tentang dominasi China di Indonesia. Menurut dia, sosok presiden selanjutnya harus merenegosiasi aset-aset yang sudah dikuasai secara tidak wajar.
"Orang itu (presiden mendatang) berani mengatur kembali bagaimana dominasi China itu dicegah, aset yang sudah dikuasai tidak wajar seperti ada yang menguasai tanah (seluas) 5 juta hekatare itu harus direnegosiasi," tuturnya.
Sebelumnya, KUM meminta Amien untuk segera 'turun gunung' menjadi capres di pilpres 2019 mendatang agar memainkan peran penting dan strategis menyelamatkan nasib bangsa yang sedang di ujung tanduk.
"Kami meminta Bapak Amien Rais untuk segera 'turun gunung' guna memenuhi panggilan umat," demikian bunyi pernyataan pers Deklarasi Meminta dan Mengusung Amien sebagai Capres RI 2019 yang diperoleh CNNIndonesia.com, Sabtu (30/6).
SUMBER
