NUSANEWS - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terus mengalami defisit. Bank Indonesia (BI) mencatat NPI pada kuartal II 2018 defisit USD 4,3 miliar, membengkak dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai USD 3,9 miliar.
Defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2018 mencapai USD 8 miliar atau 3 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD 5,7 miliar atau 2,2 persen.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abudllah mengungkapkan persoalan fundamental ekonomi yang terus defisit ini menjadi salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia hingga tahun depan.
Menurut dia, persoalan tersebut harus bisa dijawab oleh kedua pasangan capres dan cawapres 2019, baik Jokowi-Ma’ruf Amin ataupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Persoalan struktural ekonomi kita di mana kita selalu mengalami CAD (Current Account Deficit) adalah salah satu tantangan ekonomi yang harus dijawab oleh para kandidat presiden,” kata dia saat dihubungi kumparan, Minggu (12/8).
Meski begitu, kata Piter, hingga akhir tahun defisit diperkirakan akan membaik. Tapi, pengurangannya hanya akan terjadi sedikit saja. Dia memprediksi defisit akan membaik di level USD 1-2 miliar.
“Saya perkirakan defisit akan membaik tetapi masih akan defisit sekitar USD 1-2 miliar,” katanya.
Bank Indonesia memang memproyeksi defisit transaksi berjalan sepanjang 2018 akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Namun, BI mengklaim masih dalam batas aman, tak melebihi 3 persen dari PDB. Hingga semester I 2018, defisit transaksi berjalan tercatat 2,6 persen dari PDB.
Menurut Piter, salah satu faktor yang akan membuat defisit berkurang adalah sikap pemerintah yang tegas untuk mengurangi impor. Tapi, Piter menegaskan, pemerintah harus menyeleksi secara ketat sektor mana saja yang perlu dikurangi impornya dan sektor mana yang tetap diperbolehkan.
Salah satu yang perlu diseleksi ketat adalah proyek-proyek infrastruktur serta proyek pengadaan alat-alat pertahanan. Tapi, impor barang modal untuk industri yang dilakukan oleh swasta dan impor barang pangan jangan dibatasi.
Terkait dengan impor swasta yang bisa dilakukan adalah menerapkan tarif impor atau mengenakan hambatan non tarif. Selain itu, rencana perluasan penerapan Biodiesel 20 persen (B20) juga menjadi langkah antisipatif yang bagus untuk menahan laju impor BBM yang selama ini sangat tinggi.
“Dua kebijakan pemerintah yaitu seleksi program infrastruktur dan kewajiban B20 saya yakin akan efektif menahan laju pertumbuhan impor,” lanjutnya.
Tahun depan, Piter memprediksi NPI akan kembali positif. Dia berharap ketidakpastian global sudah tidak ada lagi dan perdagangan AS dengan mitra utamanya bisa mendapatkan solusi, sehingga aliran modal asing ke Indonesia bisa kembali positif dan stabil.
SUMBER
