NUSANEWS - Partai Demokrat ikut mengkritisi keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam insiden pemulangan Neno Warisman dalam aksi deklarasi 2019 ganti presiden di Riau, Sabtu (25/8) lalu. Ia menyebut, lembaga yang dikomandoi oleh Budi Gunawan (BG) itu telah melampaui batas.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan, tugas Kabinda hanyalah memberikan informasi kepada pemerintahan. Bukan malah melakukan tindakan eksekusi.
"Seharusnya itu kan kalau seorang Kabinda itu bekerja tanpa wujud. Bukan sebagai eksekutor. Dia harus memberikan masukan ke polisi dan pemda. Seharusnya yang bekerja itu polisi," kata Syarief kepada wartawan, Senin (27/8).
Oleh karena itu, Syarief mengaku tak tahu menahu secara pasti alasan BIN dan Polri sampai turun tangan dalam kasus Neno Warisman. Termasuk pula dengan spekulasi pemerintahan yang mulai antikritik terhadap gerakan masyarakat.
Karenanya, ia meminta masyarakat untuk menilai sendiri mengenai masalah tersebut. "Silakan saja diterjemahkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kejadian penolakan Neno Warisman dalam kampanye 2019 ganti presiden terjadi pada Sabtu (25/8) lalu. Sejumlah massa menghadang mobil
Neno untuk keluar dari bandara. Neno tertahan sampai lebih dari 6 jam sampai akhirnya memutuskan pulang dari tempat tersebut.
Sementara itu, banyak tokoh nasional yang menyayangkan sikap aparat keamanan yang terkesan acuh dalam kejadian tersebut. Mereka menuntut Kapolda Riau agar dicopot dari jabatannya. Pasalnya, ia dinilai tak dapat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat pendatang.
SUMBER
