NUSANEWS - Kementerian Dalam Negeri belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Sesuai aturan, pengunduran diri disampaikan ke DPRD untuk kemudian pemberhentian disahkan pimpinan DPRD. Selanjutnya disampaikan ke presiden melalui menteri dalam negeri.
"Kami belum menerima dari surat dari Pak Sandiaga Uno terkait rencana beliau maju dalam pemilihan presiden," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/8).
Menurutnya, sesuai ketentuan pasal 79 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengunduran diri wakil kepala daerah disampaikan kepada DPRD untuk diumumkan dalam sidang paripurna. Kemudian diusulkan pengesahan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui mendagri.
"Tetapi dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian, mendagri mengusulkan pemberhentian atas permintaan sendiri wakil kepala daerah tersebut kepada presiden," jelas Bahtiar.
Dia menambahkan, aturan tentang pengisian posisi wakil kepala daerah yang mengundurkan diri tertuang dalam pasal 176 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pengisian wakil gubernur dapat dilakukan apabila masih ada sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan sejak jabatan tersebut kosong.
"Kemudian parpol atau gabungan parpol pengusung mengusulkan dua orang calon untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD," kata Bahtiar.
Lanjut Bahtiar, berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu, Sandiaga tidak harus mundur jika memang ingin maju pilpres. Namun, keputusan berhenti adalah hak konstitusional Sandiaga yang dijamin undang-undang.
"Prinsip Kemendagri pasti memproses secara cepat jika dokumen tersebut sudah kami terima secara lengkap. Dan perlu kami tegaskan bahwa proses administrasi tersebut berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemda tidak akan mengganggu proses pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden RI," imbuhnya. [wah]
SUMBER
