NUSANEWS - Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyatakan siap merangkul kelompok Golkar Prabowo-Uno (GoPrabu) yang dimobilisasi sejumlah calon legislatif Partai Golkar. Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyuddin mengatakan, BPN terbuka terhadap dukungan dari semua pihak.
“Tentu kami terbuka untuk melakukan dengan siapa pun, termasuk teman-teman GoPrabu,” kata Suhud saat dihubungi Republika, Selasa (25/9).
Suhud mengatakan, siapa pun memiliki hak politik yang tidak bisa dicegah. Sekalipun mereka merupakan kader partai yang bukan menjadi pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu pun berlaku sama seperti halnya beberapa kader Partai Demokrat di daerah yang justru mendukung pejawat Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Memasuki masa kampanye damai Pemilu 2019, PKS menilai semua dukungan dari elemen masyarakat sangat berarti dan memberikan dampak positif. Dukungan itu dinilai akan menguntungkan perolehan suara bagi Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Suhud menghargai dukungan dari GoPrabu.
“Semua dukungan sangat penting. Sebab, mereka tentu mewakili segmen pemilih yang beragam,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan, khusus elemen PKS sejauh ini tidak melakukan komunikasi dengan kader-kader partai oposisi untuk menarik dukungan. Dukungan yang datang kemungkinan besar karena atas dasar hati nurani karena menilai pasangan Prabowo-Sandi lebih baik.
Pembelotan kader dari instruksi partainya bukan hanya terjadi di Golkar. Partai Demokrat menjadi partai paling banyak yang menyumbang kadernya menentang kebijakan partai untuk mendukung Prabowo-Sandi.
Selain itu, ada kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang membelot dari kebijakan partainya. Mereka bahkan berani menerima konsekuensi atas tindakan pembangkangan tersebut.
Untuk meminimalisasi dampak meluasnya pembelotan kader partai pendukung pasangan pejawat Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengimbau seluruh kader Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap solid. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, koalisi partai tetap solid memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.
Terlebih, seluruh DPP partai KIK sudah menyatakan dukungan secara tertulis dan formal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kami berharap mereka menjaga konsistensi dukungan itu," kata Ahmad Basarah yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional KIK.
Namun, Basarah mengaku, memahami dinamika yang berbeda dari masing-masing partai. Dia mengatakan, sebabnya konsolidasi dan kesolidan setiap partai dalam mendukung Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu akan diserahkan kepada yurisdiksi rumah tangga masing-masing partai koalisi.
"Apa yang terjadi dalam dinamika Partai Golkar itu menjadi ranah DPP Golkar, kami tidak dalam posisi memberikan penilaian terhadap dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar," katanya.
Majelis etik
Sementara itu, di partai Golkar sendiri, Majelis Etik berencana memanggil calon anggota legislatif yang diketahui mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat menanggapi adanya suara sejumlah caleg Partai Golkar, yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 02 tersebut.
Namun, Ace belum dapat memastikan tindakan apa yang akan diputuskan Majelis Etik Partai Golkar kepada caleg tersebut. "Nanti Majelis Etik akan memanggil mereka dan dimintai klarifikasi. Kita lihat kajian hukumnya, kalau sudah terdaftar Daftar Caleg Tetap (DCT), apakah dimungkinkan atau tidak, bagaimanapun partai memiliki otoritas ke setiap kader," ujar Ace di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).
Ace menyatakan, caleg yang mengatasnamakan forum caleg Partai Golkar itu tidak bisa merepresentasikan sikap seluruh caleg Partai Golkar. Sebab, seluruh caleg Partai Golkar, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota solid mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Menurut Ace, hal tersebut sebagaimana keputusan resmi partai yang disahkan melalui rakernas dan dikuatkan dalam Munaslub Partai Golkar 2017 kemarin. "Jadi katakan ini anggap angin lalu saja, karena tidak mencerminkan sama sekali sikap resmi partai," katanya menegaskan.
Juru bicara pasangan Jokowi-Ma'ruf itu pun menjelaskan, caleg yang diketahui membelot dari perintah partai itu hanya ada dua, yakni caleg Golkar di DPRD DKI Cupli Risman sebagai caleg cadangan dan caleg DPR dari Jatim Fadli Alimin dengan nomor urut tujuh.
"Dia adalah caleg DPRD DKI, itu pun caleg cadangan dan dia nomor 10. Kedua adalah Fadli Alimin, dia adalah caleg DPR RI Jatim 5 kalau tidak salah dan nomor 7," katanya.
Sebelumnya, sejumlah politikus Partai Golkar menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Mereka menyebut kumpulannya dengan nama Golkar Prabowo-Uno atau GoPrabu.
"Kami deklarasi GoPrabu karena kondisi Partai Golkar yang sama sekali tidak diuntungkan dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Koordinator Nasional Forum Caleg Partai Golkar, Cupli Risman.
Cupli menilai, Prabowo merupakan sosok yang pas untuk dicalonkan karena secara ideologis dan kultural mempunyai hubungan yang kuat dan dekat dengan Partai Golkar. Menurut dia, berdasarkan hasil beberapa survei, melorotnya suara Partai Golkar menjadi partai menengah karena mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
SUMBER
