logo
×

Kamis, 06 September 2018

PKS Diminta Ganti Tagar Yang Lebih Elok, Tidak Provokasi Lewat #2019GantiPresiden

PKS Diminta Ganti Tagar Yang Lebih Elok, Tidak Provokasi Lewat #2019GantiPresiden

NUSANEWS - Karena dianggap terus menuai polemik bahkan beberapa daerah telah menolak gerakan #2019GantiPresiden yang digaungkan oleh politisi PKS Mardani Ali Sera, membuat Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) melakukan aksi damai di depan Kantor DPP PKS.

GNR menilai #2019GantiPresiden mengandung unsur provokasi. Menurut mereka, tagar ini sengaja dimainkan hanya untuk menaikkan citra PKS. Padahal jelas, Pilpres 2019 hanya akan diikuti oleh dua pasang calon.

"Kan sudah jelas calon hanya dua, mengapa masih berupaya ganti presiden, gantel lah jangan mau menaikan populeritas partai tapi merusak tatanan demokrasi bangsa," kata Sekjen GNR Ucok Khoir dalam keteranganya, Kamis (6/9).

Dengan mendatangi DPP PKS, kata Ucok, merupakan bentuk eduaksi politik kepada masyarakat untuk tidak lagi terpancing dengan provokasi tagar ganti presiden.

"Bertarunglah secara fair jangan justru membuat kegaduhan kepada masyarakat. Jangan kita belah mereka hanya untuk kepentingan sesaat para politisi ini," ujarnya.

Ia pun meminta agar penggunaan tagar ini segera dihentikan. Menurutnya, jika ada #Jokowi2Periode kenapa mereka tidak menggunakan Prabowo sebagai tagar. Karena dalam kompetisi nanti hanya ada dua kandidat.

"Demokrasi ini kita bangun dengan susah payah dan tidak murah biayanya, mari kita hentikan hal-hal seperti ini untuk Indonesia yang lebih sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," beber Ucok.

Ucok pun meminta kepada PKS untuk segera menstop provokasi rakyat dengan gerakan #2019GantiPresiden dan menggunakan tagar lain yang lebih elok.

"Kita Rakyat tidak mau bertindak melanggar hukum yang telah ditetapkan, dan tetap menjaga agar pemilu serentak 2019 berjalan damai," tandas Ucok. [fiq]

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: