NUSANEWS - Pasca deklarasi kampanye damai di Pemilu 2019 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Minggu (22/9/2018) kemarin, saat ini beredar situs porno yang menyudutkan calon wakil presiden nomor urut dua, Sandiaga Salahudin Uno.
Dalam situs tersebut diceritakan jika Sandiaga memiliki hubungan gelap dengan sejumlah wanita. Hal itu diceritakan ketika Sandi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turut angkat bicara. Demokrat pun menilai jika hal itu merupakan sampah yang bertebaran di dunia maya yang terjadi ditengah-tengah tahun politik saat ini.
"Kami melihat ini hanya sebuah sampah di dunia maya yang dibuat demi kepentingan politik pihak tertentu. Tidak mungkin sampah ini muncul tanpa kepentingan politik ditahun politik," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada breakingnews.co.id saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Selasa (25/9/2018).
Atas dasar itulah, pihaknya berbicara soal kampanye hitam, hoaks dan isu SARA yang menjadi ancaman di tahun politik. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada petahana Jokowi untuk tidak menebar hoaks dan fitnah.
"Inilah mengapa kami bicara dari kemarin, apakah pak Jokowi tidak ingin menegur para pendukungnya yang menebar hoaks dan fitnah? Saya tidak sedang menuduh yang membuat ini pendukung Jokowi. Dari kemarin sejak pelanggaran di acara deklarasi kampanye damai yang gagal, kami sudah nyatakan bahwa hoax dan fitnah serta kampanye hitam justru akan bertumbuh. Ini contohnya, siapa yang membuat? Kami tidak tau. Siapa yang diuntungkan? Tentu kompetitor Prabowo-Sandi," tegasnya.
Menurutnya, hal itu merupakan tugas KPU hingga pihak kepolisian dalam menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu seperti itu. Ferdinand pun mengatakan jika lembaga-lembaga yang terkait tidak perlu menunggu laporan untuk mengusut hal-hal yang demikian.
"Ini lah tugas keras KPU, Bawaslu, Kementerian Kominfo dan Polisi. Hal hal seperti ini tidak perlu menunggu laporan, mestinya langsung ditutup dan dicari siapa dibaliknya," pintanya. "Ini tidak kebih dari kampanye hitam, hoax dan fitnah," sambung Ferdinand.
Untuk itu, Ferdinand mengaku jika saat ini pihaknya tengah mendesak KPU, Bawaslu, Kominfo dan Polri untuk segera menutup dan memblokir laman tersebut. Selain itu, dirinya juga meminta kepada Jokowi sebagai kepala pemerintahan untuk bersuara agar para pendukungnya tidak menggunakan cara-cara seperti itu.
"Presiden Jokowi juga mestinya bersuara agar para pihak-pihak yang ingin mendukungnya tidak menggunakan cara-cara hoax dan fitnah. Berdemokrasilah yang baik," tuturnya. "Jokowi tidak boleh diam atas hal-hal seperti ini karena dia presiden dan sebagai capres," imbuhnya.
SUMBER
