logo
×

Rabu, 31 Oktober 2018

Anies Jangan Mau ‘’Dikadali’’ Anak Buah

Anies Jangan Mau ‘’Dikadali’’ Anak Buah

NUSANEWS - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta meninjau ulang lelang jabatan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah. Sebab, dinilai terdapat sejumlah keganjilan dalam lelang jabatan tersebut.

"Posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), misalnya. Kenapa tidak diikutsertakan lelang? Kan, ini salah satu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang strategis," ujar Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda  (PW GPII) Jakarta, Herlambang Wibowo, di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Pengangkatan setingkat kepala dinas yang sebelumnya tak melalui mekanisme dilelang, imbuh dia, sekarang dilelang. "Ada apa?" tanyanya.

Herlambang turut mempersoalkan pelaksanaan lelang pada akhir November. Menurutnya, itu merupakan upaya 'menyelamatkan' pejabat bermasalah.

Pejabat hasil lelang, nantinya juga tak bisa bekerja maksimal, khususnya dalam menyoroti program yang berpotensi bermasalah.

Dia juga menduga, pengumuman dipaksakan. Alasannya, anies sedang di luar negeri saat pengumuman. "Kami khawatir, Gubernur belum membaca pengumuman tersebut secara saksama," katanya.

"Karenanya, Gubernur harus meninjau ulang pelaksanaan lelang jabatan ini. Anies jangan mau 'dikadali' anak buah, kalau ingin memutus rantai korupsi di Jakarta dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan reformis," tutup Herlambang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diketahui, menggelar lelang jabatan untuk 14 posisi. Yakni, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga.

Lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda, Kepala Biro Administrasi Setda, Wakil Wali Kota Jaktim, serta Wakil Kepala Satpol PP.

Hal tersebut, sesuai Pengumuman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Surat ditandatangani Saefullah, Sekda sekaligus Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama, 26 Oktober.

Proses seleksi diawali pengumuman pada 27 Oktober-10 November. Fase pamungkas, pengumuman akhir tanggal 29 November, usai penilaian kompetensi, tes kesehatan, pengumuman hasil tes kompetensi, serta wawancara.

Sebelumnya, Koordinator Elemen Bahagiakan Jakarta (Baja), Bobby Khana, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lelang jabatan di Ibu Kota. Alasannya, pelaksanaan lelang jabatan berlarut-larut dan diduga ada kongkalikong.

Bobby menyoroti masalah pengangkatan, di mana sebelumnya tanpa melalui lelang jabatan. Namun untuk sisanya, mekanismenya berubah.

"Ini membingungkan. Kalau mau fair dan tertib ke depannya, mending Sekda dan Inspektorat memberikan hasil penilaian kerja tiap SKPD secara berkala ke Gubernur," jelasnya.

Dengan begitu, sambung Bobby, Anies dapat mengetahui kinerja anak buahnya secara berkelanjutan. "Laporan itu, kan, juga menunjukkan track record PNS selama berkarir, apakah becus atau sebaliknya," ucap dia.

Sebelumnya, pada awal Oktober lalu, Elemen Baja diketahui menggelar demo di depan Balai Kota. Mereka mengkritisi lambannya rotasi jabatan di Jakarta. Padahal, lebih dari setahun Anies memimpin.

Padahal, menurut Elemen Baja, ada sejumlah pejabat yang diduga terseret kasus korupsi dan masih memegang posisi strategis. Karenanya, Anies didesak menggunakan hak prerogatifnya, merombak pejabat tersebut tanpa intervensi dari pihak manapun.

Dua BUMD

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan restrukturisasi sejumlah pejabat di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT MRT Jakarta.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Andri Yansyah yang menjabat sebagai Komisaris digantikan oleh Danang Parikesit, dan posisi Direktur Utama (Dirut) dijabat Agung Wicaksono menggantikan Budi Kaliwono.

Selanjutnya, Welfizon Yuza yang menjabat Direktur Keuangan dan Achmad Izzul Waru selaku Direktur Pelayanan dan Pengembangan diberhentikan dari jabatannya.

Sementara, untuk PT MRT Jakarta juga dilakukan pengisian jabatan yang kosong. Agung Wicaksono yang menjabat Direktur Operasional dan Pemeliharaan mendapat amanah baru sebagai Dirut PT Transjakarta digantikan oleh Muhammad Effendi.

Kemudian, Mukhtasor diangkat sebagai Komisaris dan Ghamal Peris menempati posisi Direktur Pengambangan dan Dukungan Bisnis.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Yurianto mengucapkan terima kasih kepada Budi Kaliwono atas dedikasi dan kinerjanya yang telah menjabat sebagai Dirut PT Transjakarta sejak tahun 2016.

"Saya menilai beliau sukses dalam meletakkan landasan transportasi publik di Jakarta," ujarnya, usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: